PENDAHULUAN

Saat ini pemerintah menggerakkan program Kredit Usaha Rakyat atau yang biasa disingkat KUR. Program ini bertujaun memberikan bantuan kepada pengusaha-pengusaha mikro,kecil dan menengah. Bantuan berupa modal  kepada pengusaha untuk membuat usaha baru atau memengembangkan usaha yang telah ada agar usahanya mampu berkambang & meningkat.

Pada postingan kali ini akan memebahas tentang perkembangan UKM dan kendala-kendala apa saja yang mengambat laju UKM.

PENGERTIAN

Pengertian usaha kecil

Usaha Kecil sebagaimana dimaksud Undang-undang No.9 Tahun 1995 adalah usaha produktif yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) per tahun serta dapat menerima kredit dari bank maksimal di atas Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Ciri-ciri usaha kecil

  • Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah;
  • Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah;
  • Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha;
  • Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP;
  • Sumberdaya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwira usaha;
  • Sebagian sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal;
  • Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti business planning.

Contoh usaha kecil

  • Usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja;
  • Pedagang dipasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya;
  • Pengrajin industri makanan dan minuman, industri meubelair, kayu dan rotan, industri alat-alat rumah tangga, industri pakaian jadi dan industri kerajinan tangan;
  • Peternakan ayam, itik dan perikanan;
  • Koperasi berskala kecil.

Usaha Menengah

Pengertian usaha menengah

Usaha Menengah sebagaimana dimaksud Inpres No.10 tahun 1998 adalah usaha bersifat produktif yang memenuhi kriteria kekayaan usaha bersih lebih besar dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak sebesar Rp10.000.000.000,00, (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta dapat menerima kredit dari bank sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) s/d Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Ciri-ciri usaha menengah

  • Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi;
  • Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan;
  • Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah ada Jamsostek, pemeliharaan kesehatan dll;
  • Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan dll;
  • Sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan;
  • Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik.

Contoh usaha menengah

Jenis atau macam usaha menengah hampir menggarap komoditi dari hampir seluruh sektor mungkin hampir secara merata, yaitu:

  • Usaha pertanian, perternakan, perkebunan, kehutanan skala menengah;
  • Usaha perdagangan (grosir) termasuk expor dan impor;
  • Usaha jasa EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut), garment dan jasa transportasi taxi dan bus antar proponsi;
  • Usaha industri makanan dan minuman, elektronik dan logam;
  • Usaha pertambangan batu gunung untuk kontruksi dan marmer buatan.
  • Usaha Kecil dan Menengah disingkat UKM adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan usaha yang berdiri sendiri. Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah: “Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.”
  • Kriteria usaha kecil menurut UU No. 9 tahun 1995 adalah sebagai berikut:
  • 1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
  • 2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)
  • 3. Milik Warga Negara Indonesia
  • 4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar
  • 5. Berbentuk usaha orang perseorangan , badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.
  • Di Indonesia, jumlah UKM hingga 2005 mencapai 42,4 juta unit lebih.
  • Pemerintah Indonesia, membina UKM melalui Dinas Koperasi dan UKM, dimasing-masing Propinsi atau Kabupaten/Kta.

Kinerja Usaha Kecil Menengah (UKM) di Indonesia

UKM di negara berkembang, seperti di Indonesia, sering dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi dan sosial dalam negeri seperti tingginya tingkat kemiskinan, besarnya jumlah pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan, proses pembangunan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan perdesaan, serta masalah urbanisasi. Perkembangan UKM diharapkan dapat memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap upaya-upaya penanggulangan masalah-masalah tersebut di atas.

Karakteristik UKM di Indonesia, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh AKATIGA, the Center for Micro and Small Enterprise Dynamic (CEMSED), dan the Center for Economic and Social Studies (CESS) pada tahun 2000, adalah mempunyai daya tahan untuk hidup dan mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kinerjanya selama krisis ekonomi. Hal ini disebabkan oleh fleksibilitas UKM dalam melakukan penyesuaian proses produksinya, mampu berkembang dengan modal sendiri, mampu mengembalikan pinjaman dengan bunga tinggi dan tidak terlalu terlibat dalam hal birokrasi.

UKM di Indonesia dapat bertahan di masa krisis ekonomi disebabkan oleh 4 (empat) hal, yaitu : (1) Sebagian UKM menghasilkan barang-barang konsumsi (consumer goods), khususnya yang tidak tahan lama, (2) Mayoritas UKM lebih mengandalkan pada non-banking financingdalam aspek pendanaan usaha, (3) Pada umumnya UKM melakukan spesialisasi produk yang ketat, dalam arti hanya memproduksi barang atau jasa tertentu saja, dan (4) Terbentuknya UKM baru sebagai akibat dari banyaknya pemutusan hubungan kerja di sektor formal.

UKM di Indonesia mempunyai peranan yang penting sebagai penopang perekonomian. Penggerak utama perekonomian di Indonesia selama ini pada dasarnya adalah sektor UKM. Berkaitan dengan hal ini, paling tidak terdapat beberapa fungsi utama UKM dalam menggerakan ekonomi Indonesia, yaitu (1) Sektor UKM sebagai penyedia lapangan kerja bagi jutaan orang yang tidak tertampung di sektor formal, (2) Sektor UKM mempunyai kontribusi terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), dan (3) Sektor UKM sebagai sumber penghasil devisa negara melalui ekspor berbagai jenis produk yang dihasilkan sektor ini.

Kinerja UKM di Indonesia dapat ditinjau dari beberapa aspek, yaitu (1) nilai tambah, (2) unit usaha, tenaga kerja dan produktivitas, (3) nilai ekspor. Ketiga aspek tersebut dijelaskan sebagai berikut

1. Nilai Tambah

Kinerja perekonomian Indonesia yang diciptakan oleh UKM tahun 2006 bila dibandingkan tahun sebelumnya digambarkan dalam angka Produk Domestik Bruto (PDB) UKM pertumbuhannya mencapai 5,4 persen. Nilai PDB UKM atas dasar harga berlaku mencapai Rp 1.778,7 triliun meningkat sebesar Rp 287,7 triliun dari tahun 2005 yang nilainya sebesar 1.491,2 triliun. UKM memberikan kontribusi 53,3 persen dari total PDB Indonesia. Bilai dirinci menurut skala usaha, pada tahun 2006 kontribusi Usaha Kecil sebesar 37,7 persen, Usaha Menengah sebesar 15,6 persen, dan Usaha Besar sebesar 46,7 persen.

  1. Unit Usaha dan Tenaga Kerja

Pada tahun 2006 jumlah populasi UKM mencapai 48,9 juta unit usaha atau 99,98 persen terhadap total unit usaha di Indonesia. Sementara jumlah tenaga kerjanya mencapai 85,4 juta orang.

  1. Ekspor UKM

Hasil produksi UKM yang diekspor ke luar negeri mengalami peningkatan dari Rp 110,3 triliun pada tahun 2005 menjadi 122,2 triliun pada tahun 2006. Namun demikian peranannya terhadap total ekspor non migas nasional sedikit menurun dari 20,3 persen pada tahun 2005 menjadi 20,1 persen pada tahun 2006.

Kinerja nyata  yang dihadapi oleh sebagian besar usaha terutama mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia yang paling menonjol adalah rendahnya tingkat produktivitas, rendahnya nilai tambah, dan rendahnya kualitas produk. Walau diakui pula bahwa UMKM menjadi lapangan kerja bagi sebagian besar pekerja di Indonesia , tetapi kontribusi dalam output nasional di katagorikan rendah.  Hal ini dikarenakan UMKM, khususnyausaha mikro dan sektor pertanian (yang banyak menyerap tenaga kerja), mempunyaiproduktivitas yang sangat rendah. Bila upah dijadikan produktivitas, upah rata-rata diusaha mikro dan kecil umumnya berada dibawah upah minimum. Kondisi ini merefleksikanproduktivitas sektor mikro dan kecil yang rendah bila di bandingkan dengan usaha yang lebih besar.

Di antara berbagai faktor penyebabnya, rendahnya tingkat penguasaan teknologi dan kemampuan wirausaha di kalangan UMKM menjadi isue yang mengemuka saat ini.Pengembangan UMKM secara parsial selama ini tidak banyak memberikan hasil yang maksimal terhadap peningkatan kinerja UMKM, perkembangan ekonomi secara lebih luas mengakibatkan tingkat daya saing kita tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita seperti misalnya Malaysia. Karena itu kebijakan bagi UMKM bukan karena ukurannya yang kecil, tapi karena produktivitasnya yang rendah. Peningkatan produktivitas pada UMKM, akan berdampak luas pada perbaikan kesejahteraan rakyat karena UMKM adalah tempat dimana banyak orang menggantungkan sumber kehidupannya. Salah satu alternatif dalam meningkatkan produktivitas UMKM adalah dengan melakukanmodernisasi sistem usaha dan perangkat kebijakannya yang sistemik sehingga akan memberikan dampak yang lebih luas lagi dalam meningkatkan daya saing daerah.

Untuk meningkatkan daya saing UMKM diperlukan langkah bersama untuk mengangkat kemampuan teknologi dan daya inovasinnya. Dalam hal ini inovasi berarti sesuatu yang baru bagi si penerima yaitu komunitas UMKM yang bersangkutan. Kemajuan ekonomi terkait dengan tingkat perkembangan ‘technical change’ yang berarti tahap penguasaan teknologi. “Technical change” sebagian terbesar bersifat “tacit” atau tidak terkodifikasi dan dibangun di atas pengalaman. Juga bersifat kumulatif ( terbentuk secara ‘incremental’ dan dalam waktu yang tertentu ). Waktu penguasaan teknologi ini bergantung pada sektor industrinya ( ‘sector specific’) dan proses akumulasinya mengikuti trajektori tertentu yang khas.

Agar supaya pengenalan teknologi dapat menghasilkan ‘technical change’ dan inovasidalam dunia usaha diperlukan beberapa kondisi :

– Kemampuan UKM untuk menyerap, mengadopsi dan menerapkan teknologi baru dalam usahanya.
– Tingkat kompatibilitas teknologi ( spesifikasi, harga, tingkat kerumitan ) dengan kebutuhan dan kemampuan UKM yang ada.
– Ketersediaan dukungan teknis yang relevan dan bermutu untuk proses pembelajaran dalam menggunakan teknologi baru tersebut.

Untuk komersialisasi teknologi hasil riset (apalagi penemuan baru) banyak menghadapi kendala: sumber teknologi: teknologi bersifat capital intensive dan belum mempunyai nilai ekonomis, memerlukan waktu lama dalam penyesuaian terhadap kebutuhan pasar, banyak jenis teknologi yang teruji dalam tingkatan bisnis; sistem insentif komersialisasi teknologi lemah; arus utama sistem industri

PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN UKM

PENYALURAN kredit usaha rakyat (KUR) dari enam badan usaha milik negara (BUMN) perbankan dan 13 bank pembangunan daerah (BPD) sudah mencapai Rp5,96 triliun sejak Januari hingga 25 Maret 2011. Nilai penyaluran itu tiga kali lipat penyaluran tahun lalu yang hanya mampu mencapai kurang dari Rp2 triliun sepanjang triwulan I.

Pada 2010, pemerintah terpaksa menurunkan target penyaluran KUR dari Rp20 miliar menjadi Rpl5,39 miliar akibat rendahnya realisasi sepanjang tiga bulan pertama itu. Tahun lalu total realisasi KUR tercatat Rpl7,23 triliun. Kini di triwulan I 2011, KUR yang tersalurkan tercatat 29,8% dari rencana penyaluran Rp20 triliun.

“Ini cukup bagus. Belum habis tiga bulan sudah (hampir) Rp6 triliun,” ujar Menteri BUMN Mustafa Abubakar saat ditemui, Jumat (1 /4), di Kantor Kementerian BUMN. Ia menjelaskan, jika rata-rata penyampaian KUR per bulan mencapai Rp2 triliun, target penyaluran KUR bakal terlampaui.

Penyaluran Rp5,96 triliun tersebut diperuntukkan bagi 449.712 debitur. Penyalur KUR terbesar merupakan BRI senilai Rp4,041 triliun, disusul BNI yang menyalurkan Rp515,6 miliar, Bank Mandiri Rp339,l miliar, Bank Syariah Mandiri Rpl61,3 miliar, BTN Rp62,4miliar, Bank Bukopin Rp75,6 miliar, serta 13 BPD Rp760,l miliar.

Pada kesempatan terpisah, Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah bersinergi dalam pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sinergi itu dinyatakan dalam penandatanganan kesepakatan bersama tentang pengembangan koperasi dan UMKM oleh Gubernur BI Darmin Nasution dan Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan di Gedung BI, Jakarta, Jumat (1/4).

UKM Gallery : Solusi Pemasaran Produk UKM

Menghadapi dampak krisis global yang mulai terasa sejak awal tahun 2009 ini perlu adanya campur tangan pemerintah untuk membantu dunia usaha. Sejak januari hingga maret tahun ini volume ekspor Indonesia sudah menurun 35%, jika hal ini berlanjut maka medio tahun ini diperkirakan dunia usaha mengalami bleeding.

Tidak ingin keadaan ini berlarut pemerintah mulai membuat terobosan dengan mendirikan UKM galerry. UKM gallery ini diharapkan bisa memberikan secercah harapan bagi pelaku usaha kecil dan menengah untuk bertahan pada terpaan badai krisis.

Pemerintah melalui Meneg Koperasi dan UKM Suryadharma Ali meminta UKM Gallery di Gedung Smesco Indonesia di Jalan Gatot Subroto, Jaksel, dapat menjadi lokomotif untuk menarik gerbong industri kreatif.

UKM Gallery di tiga lantai gedung tersebut mulai hari ini menampilkan berbagai produk usaha kecil menengah (UKM) unggulan dari seluruh Indonesia. Sebelumnya galeri tersebut hanya memasarkan produk furnitur dan asesoris saja.

Pengelolaan galeri ini harus cermat untuk mendapat cara terbaik menarik pengunjung. Misalnya melalui acara fashion show, lomba desain maupun talkshow yang bisa menarik minat massa yang banyak.

Karena itu gerai tiga lantai itu jangan hanya sekadar tempat promosi dan pemasaran produk, tetapi juga dapat menjadi sarana strategis menggerakkan produsen, sarana inovasi, dan penggali produk unggulan daerah.

UKM Gallery diharapkan mampu memberi jawaban atas dampak krisis krisis finansial global karena terbukti menurunkan ekspor poduk UKM ke manca negara akibat menurunnya daya beli masyarakat dunia.

Dengan adanya UKM Gallery ini diharapkan para pemilik UKM tidak pesimistis menghadapi krisis, tetapi justru harus dijadikan momentum mengoptimalkan pasar lokal serta melakukan penetrasi pasar alternatif ke kawasan Eropa Timur, Timur Tengah dan Afrika.

Sasaran pemberdayaan  UKM adalah:

1.  Meningkatnya produktivitas dan nilai ekspor produk usaha kecil dan menengah;

2.  Berkembangnya usaha koperasi dan UKM di bidang agribisnis di perdesaan;

3.  Tumbuhnya wirausaha baru berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi; dan

4.   Berkembangnya usaha mikro di perdesaan dan/atau di daerah tertinggal dan kantong-kantong kemiskinan;

5.   Meningkatnya jumlah koperasi yang dikelola sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi.

SUMBER

http://chichimoed.blogspot.com/2009/03/pengertian-dan-kriteria-ukm.html

http://www.usaha-kecil.com/usaha_kecil_menengah.html

http://fitripurnamasari-30207475.blogspot.com/search?q=ukm