Category: Uncategorized



Mata Pelajaran : Bank dan Lembaga Keuangan 2
Dosen : Dr. Prihantoro

Nama Anggota Kelompok
Christian Ramos K. (21210578)
Michael Alexander (24210380)
Sidik Nur Fajri (29210760)

Kelas : SMAK-04

 

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1  LATAR BELAKANG

Saat ini perekonomian indonesia maju sangat pesat. Kemajuan ini juga di tunjang dengan kemajuan di sektor lain seperti perbakan dan industri. Kemajuan perbankan sangatlah pesat. Kemajuan bank ini membuat bank tidak hanya menjadi sarana untuk menyimpan dan meminjam uang, tetapi juga dengan sarana investasi. Sektor ekonomi yang semakin maju membuat masyarakat memerlukan sarana lain untuk berinvestasi. Kemajuan perindustrian membuat dunia industri  semakin terbuka kepada masyarakat yang ingin berinvestasi.  Dengan begitu kemajuan juga terjadi di pasar modal. Bank juga merupakan salah satu  badan usaha yang bergerak dibidang pasar modal dan melakukan aktivitas dengan cara melakukan jual beli saham untuk memperoleh modal dan laba.

1.2  TUJUAN

Tujuan penulisan ini adalah menganalisis dan menginformasikan pengaruh net interest margin terhadap harga saham perusahaan perbankan pada pasar modal.

BAB 2 LANDASAN TEORI

Menurut Husnan (2003) pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjual-belikan, baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, public authorities, maupun perusahaan swasta.

Studi Ho dan Saunder (1981) menjadi pioneer dalam analisa net interest margin dengan membuat model perbankan sebagai lembaga intermediasi antara penerima dana dan penyalur dana (dealer’s model). Dalam model tersebut, bank berfungsi sebagai perantara yang bersikap risk averse antara pasar kredit dengan pasar dana pihak ketiga. Berdasarkan analisa tersebut, besaran dan penetapan net interest margin ditentukan oleh dua faktor utama yaitu derajat persaingan antar bank dalam memperoleh dan menempatkan dana serta faktor eksposure terhadap suku bunga pasar uang dimana bank tersebut berada.

Sianipar (2005) meneliti pengaruh faktor fundamental terhadap herga saham industri perbankan menyimpilkan hasil penelitian bahwa ROE, CAR, EPS, NPATEA, ROA, NIM, dan LDR berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap harga saham dalam industri perbankan. Penelitian Kusmiati (2001) menghasilkan kesimpulan bahwa inflasi, suku bung dan CMAL mempunyai hubungan negatif dengan harga saham. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Hadi (2004) mempunyai hasil bahwa ROA, ROE, NIM, DER, LDR dan PER secara simultan tidak berpengaruh secara signifikan  terhadap harga saham perusahaan perbankan.

BAB 3 PEMBAHASAN

3.1  PENGERTIAN PASAR MODAL

Pasar modal dapat didefinisikan sebagai tempat terjadi pertemuan antara permintaan (demand) dan penawaran (supply) dana jangka panjang dalam bentuk instrumen-instrumen keuangan seperti saham dan obligasi. Kemudian, karena pertemuan dana tersebut langsung, atau tanpa melalui bank, pasar modal juga dapat berperan sebagai penghubung antara para investor dengan perusahaan ataupun institusi pemerintah yang memperdagangkan instrumen.

berikut adalah fungsi dari pasar modal

  • Sebagai sarana penambah modal bagi usaha
  • Sebagai sarana pemerataan pendapatan
  • Sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi
  • Sebagai sarana penciptaan tenaga kerja
  • Sebagai sarana peningkatan pendapatan negara

Jika dihubungkan dengan perbankan, pasar modal merupakan salah satu tempat dimana bank menanamkan modal atau uangnya dengan tujuan mendapatkan profit dan pendapatan dengan tingkat suku bunga tertentu. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, pasar modal merupakan salah satu alat untuk memperoleh alternatif penghasilan.

Biasanya, bank melakukan investasi di pasar modal dalam bentuk saham dan obligasi. Jika bank menginvestasikan uangnya di saham, maka bank akan berusaha untuk mendapatkan capital gain, yaitu selisih antara harga beli dan harga jual saham. Berbeda dengan pasar uang atau forex, pasar saham merupakan pasar yang mengharuskan trader membuka posisi buy terlebih dahulu, baru kemudian menutupnya di sell. Oleh sebab itu, pihak bank harus menganalisis dan memprediksi saham agar mengetahui pergerakan harganya. Sebagai tambahan informasi, dalam pasar saham ataupun uang, para pemain biasanya menggunakan dua jenis analisis, yaitu fundamental dan teknikal.

3.2  PENGERTIAN NET INTEREST MARGIN

Net Interest Margin (NIM) adalah ukuran perbedaan antara pendapatan bunga yang dihasilkan oleh bank atau lembaga keuangan lain dan nilai bunga yang mereka bayarkan kepda para kreitur mereka dari asset produktif yang mereka miliki. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya. Semakin besar rasio ini maka meningkatnya pendapatan bunga atas aktiva produktif yang dikelola bank. Net interest margin perbankan dapat juga digunakan untuk menganalisa perkembangan dan fluktuasinya di Indonesia serta faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan nya tersebut dalam perspektif persaingan, resiko yang dihadapi serta kinerja efisiensi perbankan itu sendiri.

Paling tidak ada enam faktor yang mempengaruhi NIM berdasarkan formulasi terhadap konsep yang dikembangkan oleh Ho dan Saunder kemudian dilakukan penyesuaian oleh Maudos dan geuvera (2004):

  1. Struktur Persaingan dari produk perbankan. Pada intinya, tingkat persaingan tercermin dari keofisien alpha dan beta untuk pasar deposit dan loan. Makin kompetitif kedua pasar tersebut, secara konsep maka besaran net interest marjin akan semakin kecil dan sebaliknya.
  2. Rata-rata biaya operasional. Secara teori, bank harus tetap mempertahankan marjin positif untuk menutup biaya operasional nya. Makin tinggi biaya operasional, makin tinggi tingkat net interest marjin yang harus ditetapkan oleh bank.
  3. Risk Averse. Perbankan diasumsikan memiliki sikap risk averse. Dalam kondisi risk averse, makin tinggi resiko yang dihadapi oleh bank, maka kompensasi marjin terhadap resiko tersebut juga akan makin besar, begitu juga dengan kondisi sebaliknya.
  4. Volatilitas suku bunga pasar uang. Pada prinsip nya, makin tinggi tingkat volatilitas suku bunga pasar uang, maka makin tinggi pula tingkat resiko dan premi yang harus dihadapi oleh perbankan.
  5. Tingkat resiko kredit. Hampir sama dengan prinsip pengaruh volatilitas suku bunga pasar uang, makin tinggi tingkat resiko kredit yang dihadapi oleh perbankan, makin tinggi pula tingkat premi resiko yang harus diemban sehingga net interest marjin akan semakin besar, begitu juga dengan kondisi sebaliknya.
  6. Volume atau nilai dari Kredit dan Deposit. Pada intinya, makin besar jumlah kredit yang diberikan dan deposit yang dikumpulkan oleh bank, maka makin besar pula tingkat potensial loss yang dihadapi oleh bank, sehingga perlu dikompensasi dengan tingkat net interest marjin yang besar pula.

Berikut pergerakan NIM perbankan Indonesia

Dari data diatas pergerakan net interest marjin perbankan di Indonesia relative stabil sepanjang periode 2005-2010. Terdapat tiga moment dimana besaran NIM meningkat yaitu pada periode kuartal 2 dan 3 tahun 2005 dimana besaran NIM mencapai +/- 6.1%, kuartal 2 tahun 2006 dimana besaran NIM mencapai lebih dari 6%, dan kuartal 2 tahun 2009. Sementara itu, juga terdapat momen dimana terjadi penurunan NIM yaitu pada kuartal 2 dan 3 tahun 2008 yang mencapai +/- 5.4%.

3.3  HUBUNGAN NET INTEREST MARGIN DAN PASAR MODAL

Hubungan net interest margin dengan pasar modal adalah pada harga saham dari perusahaan perbankan. Sperti dijelaskan sebelumnya net interest margin adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perbankan dalam memperoleh keuntungan dari kegiatan usahanya. Rasio ini mencerminkan kemepuan perusahaan perbankan dalam menyalurkan aktiva produtifnya.

Semakin besar tingkat rasio ini maka semakin besar kemampuan bank dalam mengcover kerugian –kerugian pinjaman, kerugian sekuritas dan pajak untuk dijadikan profit. Sehingga akan meningkatkan keinginan investor untuk berinvestasi, dengan sendirinya akan mempengaruhi harga saham perusahaan perbankan.

Peningkatan harga saham ini akan berpengaruh pada peningkatan investasi yang terjual, sehingga akan meningkatkan modal bank. Sehingga  bank dapat menyalurkannya pada pasar kredit atau menginvestasikannya kembali pada pasar modal. Apabila bank menyalurkannya pada pasar kredit maka kemungkinan pendapatan bunga kredit akan meningkat dan kembali meningkatkan NIM dan reputasi perusahaan itu pada pasar modal akan terus terjaga. Dan investor tidak ragu untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut.

BAB 4 PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

NIM dan pasar modal memiliki hubungan yang sangat erat. Karena NIM akan menggambarkan tingkat profitabilitas dari perusahaan perbankan. Sehingga akan akan mempengaruhi minat investor untuk berinvestasi. Apa bila rasio NIM cukup tinggi maka ini akan berdampak pada deviden yang akan di terima para investor. Sehingga secara tidak langsung NIM jg akan mempengaruhi harga saham karena banyak investor yang tertarik

4.2 SARAN

Selain NIM untuk melihat profitabilitas bisa di liat dari beberapa rasio lain seperti return of equity, return on assets dan beberapa rasio lain agar data kesehatan perusahaan perbankan dapat diketahui dengan jelas oleh para investor sebelum investor menginvestasikannya pada perusahaan perbankan. Sehingga diperlukan informasi lain untuk melihat hubungan

pasar modal dan rasio-rasio lain yang mempengaruhi harga saham. Sehingga untuk penulis-penulis yang berminat membahas pasar modal dapat membahas rasio-rasio lain yang berpengaruh pada pasar modal perusahaan perbankan.

SUMBER

http://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_modal#Pelaku

http://andri88-blog.blogspot.com/2010/03/bank-dan-keterkaitannya-dengan-pasar.html

http://aananerih.blogspot.com/2009/11/waliamanat.html

Taufik Ariyanto. 2011.Faktor Penentu Net Interest Margin Perbankan Indonesia. Finance and Banking Journal Vol. 13.

http://cessee.com/tag/nim-net-interest-margin

http://en.wikipedia.org/wiki/Net_interest_margin

Chrisna, Heriyati, (2009), “Pengaruh Return on Equity, Capital Adequacy Ratio, Net Interest Margin dan Deviden Payout Ratio Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Perbankan di Bursa Efek Indonesia”, tesis USU

Adisaputra, iksan, (2012), “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NON PERFORMING LOAN PADA PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK”, Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis  Universitas Hasanuddin Makassar

GLOBALISASI


Globalisasi adalah istilah yang berhubungan dengan  peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia diseluruh dunia yang meliputi berbagai bidang,sehingga batas-batas Negara menjadi semakin kecil. Globalisasi bertujuan menper kecil batas wilayah agar terjadi kerjasama yang lebih efisien. Gloabalisasi seringkali dihubungkan dengan bangkitnya  ekonomi internasional. Karena tidak dapat dipungkiri tujuan utama globalisasi adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masing-masing negara dengan melakukan hubungan internasional untuk memperluas jangkauan pasarnya.

Ciri-ciri globalisasi

1. perubahan dalam Konstantin ruang dan waktu

Perkembangan barang-barang elektronik dan komunikasi menunjukan bahwa komunikasi global terjadi begitu cepat.

2. Pasar dan produksi ekonomi

Globalisasi menyebabkan negare-negara yang memiliki keunggualan yang berbeda akan saling bergantung sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan internasional.

3. meningkatnya interaksi kultural

Globalisasi akan menyebar melalui media masa yang bersifat lebih global sehingga akan didapatkan gagasan baru yang terdapat pada budaya di negara lain sehingga terjadi akulturasi budaya.

4. meningkatnya masalah bersama

Globalisasi akan meningkatkan masalah-masalah yang bersifat lebih luas pula.contoh seperti lingkungan hidup,multinasional,inflasi dan lain-lain

Globalisasi seperti sebuah koin yang memiliki dau sisi mata uang yang berbeda, globalisasi memiliki kebaikan dan keburukan pada perekonomian. Berikut penjelasan kebaikan dan keburukan dari globalisasi.

Kebaikan Globalisasi

1. produksi global dapat ditingkatkan

Spesialisasi dan perdagangan menyebabkan faktor-faktor produksi dapat digunakan secara efisien, dimana output dunia bertambah dan pendapatan masyarakat akan meningkat yang selanjutnya akan meningkatkan konsumsi dan tabungan.

2. Meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam suatu negara

Perdaganagn global memungkinkan terjadinya ekspor dan impor,dimana ekspor akan meningkatkan pemasukan negara dan meningkatkan pendapatan masyrakat,dan impor menyebabkan barang yang dijual lebih bervariasi dan konsumen akan mendapati barang yang lebih baik dangan harga yang lebih rendah.

3. Dapat memperoleh modal yang  lebih baik

Modal dapat diperoleh dari investasi asing

Keburukan globalisasi ekonomi

1. Menghambat pertumbuhan sektor industri

Perkembangan sistem perdagangan luar negeri yang lebih bebas, menimbulkan hambatan kepada negara berkembang yang sektor industri domestiknya sulit untuk maju. Selain itu, ketergantungan terhadap industri-industri dari perusahaan multi nasional akan meningkat.

2. Memperburuk neraca pembayaran

Globalisasi cenderung meningkatkan impor, sehingga apabila negara itu tidak mampu bersaing maka ekspor tidak berkembang dan kedaan ini akan memperburuk kondisi neraca pembayaran. Ditambah lagi investasi asing yang terlalu besar akan menyebabkan aliran pembayaran keuntungan investasi ke luar negri akan meningkat.

3. sektor keuangan yang tidak stabil

Ini diakibatkan laju investasi yang yerlalu besar dari investor luar negeri. Bilamana harga-harga saham turun dana dalam negri akan mengalir keluar negeri dan akan membuat nilai mata uang domestic akan semakin merosot.

4. memperboruk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang

Apa bila keburukan –keburukan di atas terjadi pada suatu negara, maka pertumbuhan ekonominya menjadi tidak stabil pada jangka pendek,dan pada jangka panjang akan memperlambat pertumbuhan ekonomi.sehingga akan menimbulkan maslah social-ekonomi pd negara tersebut.

Dampak positif globalisasi antara lain:

  • Mudah memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan
  • Mudah melakukan komunikasi
  • Cepat dalam bepergian (mobilitas tinggi)
  • Menumbuhkan sikap kosmopolitan dan toleran
  • Memacu untuk meningkatkan kualitas diri
  • Mudah memenuhi kebutuhan

Dampak negatif globalisasi antara lain:

  • Informasi yang tidak tersaring
  • Perilaku konsumtif
  • Membuat sikap menutup diri, berpikir sempit
  • Pemborosan pengeluaran dan meniru perilaku yang buruk
  • Mudah terpengaruh oleh hal yang berbau barat

Sumber

http://id.wikipedia.org/wiki/Globalisasi#Reaksi_masyarakat

SWASEMBADA PANGAN


PENDAHULUAN

Saat ini sektor pertanian adalah salah satu sektor yang mempengaruhi pembangunan nasional. Pembangunan sektor pertanian menjadi sesuatu yang penting dan strategis. Pembangunan pertanian telah memberikan sumbangan besar dalam pembangunan nasional. Belajar dari pengalaman masa lalu dan kondisi yang dihadapi saat ini, sudah selayaknya sektor pertanian menjadi sektor unggulan dalam menyusun strategi pembangunan nasional.

Pada postingan kali ini akan dibahas tentang pengetian swsembada pangan,faktor-faktor swasembada pangan dan kendala-kendalanya.

PENGERTIAN

Swasembada dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memenuhi segala kebutuhan. Pengan adalah bahan-bahan makanan yang didalamnya terdapat hasil pertanian,perkebunan dan lain-lain. Jadi swasembada pangan adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan bahan makanan sendiri tanpa perlu mendatangkan dari pihak luar.

Pencapaian hasil sektor pertanian

Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian tahun 2007 s/d 2008 mengalami pertumbuhan yang mengesankan yaitu sekitar 4.41 persen.  Selain itu berdasarkan data kemiskinan  tahun 2005-2008, kesejahteraan penduduk perdesaan dan perkotaan membaik secara berkelanjutan. Berbagai hasil penelitian, menyimpulkan bahwa yang paling besar kontribusinya dalam penurunan jumlah penduduk miskin adalah pertumbuhan sektor pertanian. Kontribusi sektor pertanian dalam menurunkan jumlah penduduk miskin mencapai 66%, dengan rincian 74% di perdesaan dan 55% di perkotaan.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional, Nilai tukar petani (NTP) sebagai salah satu indikator kesejahteraan petani secara konsisten mengalami peningkatan selama periode tahun 2006-2008 dengan pertumbuhan sebesar 2,52 persen per tahun. Dengan kinerja yang kundusif seperti itu, neraca perdagangan  komoditas pertanian mengalami peningkatan secara konsisten selama periode 2005-2008 dengan rata-rata pertumbuhan 29,29 persen per tahun.
Selain itu, pertumbuhan tenaga kerja sektor pertanian  1,56%/tahun, lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan total angkatan kerja (1,24%/tahun) dan tenaga kerja non pertanian yang hanya sekitar 0,98%/tahun. Melihat kondisi tersebut mengakibatkan rata-rata pertumbuhan nilai investasi sektor pertanian tahun 2005 – 2007 mencapai 172,8%/tahun, lebih tinggi dibanding sektor lain.

Selama periode 2004-2008 pertumbuhan produksi tanaman pangan secara konsisten mengalami peningkatan yang signifikan. Produksi padi meningkat rata-rata 2,78% per tahun (dari 54,09 juta ton GKG tahun 2004 menjadi 60,28 juta ton GKG tahun 2008 (ARAM III), bahkan bila dibanding produksi tahun 2007, produksi padi tahun 2008 meningkat 3,12 juta ton (5,46%). Pencapaian angka produksi padi tersebut merupakan angka tertinggi yang pernah dicapai selama ini, sehingga tahun 2008 Indonesia kembali dapat mencapai swasembada beras, bahkan terdapat surplus padi untuk ekspor sebesar 3 juta ton. Keberhasilan tersebut telah diakui masyarakat international, sebagaimana terlihat pada Pertemuan Puncak tentang Ketahanan Pangan di Berlin bulan Januari 2009.  Beberapa negara menaruh minat untuk mendalami strategi yang ditempuh Indonesia dalam mewujudkan ketahan pangan.

Demikian pula produksi jagung meningkat 9,52% per tahun (dari 11,23 juta ton pipilan kering tahun 2004 menjadi 15,86 juta ton tahun 2008). Bahkan dibanding produksi jagung tahun 2007, peningkatan produksi jagung tahun 2008 mencapai 19,34% (naik 2,57 juta ton).  Pencapaian produksi jagung tahun 2008 juga merupakan produksi tertinggi yang pernah dicapai selama ini. Selanjutnya, produksi kedele  juga meningkat 2,98% per tahun dari 723 ribu ton biji kering tahun 2004 menjadi 761 juta ton biji kering tahun 2008 (ARAM III).

Peningkatan produksi tanaman pangan yang spektakuler tahun 2008 (terutama padi, jagung, gula, sawit, karet, kopi, kakao dan daging sapi dan unggas), dapat dijelaskan oleh beberapa faktor. Pertama, Tingginya motivasi petani/pelaku usaha pertanian utnuk berproduksi karena pengaruh berbagai kebijakan dan program pemerintah meliputi penetapan harga, pengendalian impor, subsidi pupuk dan benih, bantuan benih gratis, penyediaan modal, akselerasi penerapan inovasi teknologi, dan penyuluhan.. Kedua, perkembangan harga-harga komoditas pangan di dalam negeri yang kondusif sebagai refleksi dari perkembangan harga di pasar dunia dan efektifitas kebijakan pemerintah. Ketiga, kondisi iklim memang sangat kondusif dengan curah hujan yang cukup tinggi dan musim kemarau relatif pendek.
Untuk komoditas sumber pangan lainnya, produksi gula/tebu juga meningkat 6,76% per tahun dari 2,05 juta ton tahun 2004 menjadi 2,85 juta ton tahun 2008 (ARAM III). Demikian juga untuk komoditas daging sapi, baik dari segi populasi maupun produksi daging meningkat cukup besar. Peningkatan populasi ternak mencapai 12,75% (dari 10,5 juta ekor tahun 2004 menjadi 11,87 juta ekor tahun 2008), sedangkan produksi daging sapi meningkat 3,83% (dari 339,5 ribu ton menjadi 352,4 ribu ton).

Masalah dan Tantangan dalam Pembangunan Pertanian

Tantangan dan permasalahan mendasar pembangunan sektor pertanian berkaitan dengan sarana prasarana, permodalan, pasar, teknologi, dan kelembagaan petani, yang masih memerlukan penanganan yang berkelanjutan disamping munculnya persoalan-persoalan baru.  Walaupun dihadapkan pada berbagai permasalahan dan hambatan, sektor pertanian telah mampu menunjukkan keberhasilan dan perkembangan yang menggembirakan.

Khusus untuk masalah lahan pertanian, rendahnya perluasan sawah irigasi di Indonesia antara lain disebabkan oleh derasnya konversi lahan sawah beririgasi sejak lebih dari dua dasawarsa terakhir khususnya di pulau Jawa. Antara tahun 1978 – 1998, misalnya konversi lahan sawah irigasi adalah sebesar satu juta ha.  Padahal kenyataannya sawah irigasi masih tetap merupakan sumberdaya lahan yang terpenting dalam mendukung produksi padi. Pangsa areal panen sawah masih memberikan kontribusi sebesar sekitar 90 persen sedangkan pangsa produksi berkisar 95 persen. Bila terjadi penurunan luas sawah irigasi yang tidak terkendali maka akan mengakibatkan turunnya kapasitas lahan sawah untuk memproduksi padi. Lebih dari itu jika proses degradasi kualitas jaringan irigasi terus berlanjut maka eksistensi lahan tersebut sebagai sawah sulit dipertahankan. Yang segera akan terjadi adalah alih fungsi lahan sawah tersebut ke penggunaan lain (pertanian lahan kering ataupun ke peruntukan non pertanian).

Data empiris menunjukkan bahwa untuk mencapai pertumbuhan produksi padi sawah 4,78 persen (Tahun 2003-2007), dibutuhkan pertumbuhan luas lahan sawah sebesar 2,47 persen.  Hal ini menunjukkan penambahan luas lahan sawah masih sangat dibutuhkan dalam peningkatan produksi padi. Hal ini dapat dilihat dari anggaran yang cukup besar dalam pembangunan pertanian, dimana selama periode 2002-2007, rata-rata anggaran pertanian yang terbesar adalah untuk sarana dan prasarana (infrastruktur) yaitu 10,5 persen dan yang kedua adalah bantuan permodalan sebesar 8,5 persen.  Urutan berikutnya adalah penyuluhan (2,7%), penelitian dan pengembangan (1,6%), dan pendidikan dan latihan (1,3%).

Tidak hanya dalam pengelolaan sumber daya alam, dalam kebijakan insentif harga juga dilakukan seperti pada kebijakan insentif harga yang dapat dilihat dari peninjauan HPP setiap tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bila terjadi kenaikan HPP gabah sebesar 10% akan mendorong peningkatan harga beras sebesar  8,1%. Peningkatan harga beras 10% akan  meningkatkan jumlah penduduk miskin sebesar 1%.  Peningkatan harga beras 10% meningkatkan inflasi 0,52%. Inilah tantangan secara makro dalam perekonomian nasional bagaimana disatu sisi dapat meningkatkan harga untuk kepentingan petani namun dipihak lain ada sebagian masyarakat merasa dirugikan.  Walaupun demikian keberhasilan pembangunan pertanian bisa mengakibatkan jumlah rumah tangga petani khususnya rumah tangga petani padi dan palawija meningkat sebesar 4,06 persen.

Kebijakan Pangan dari Masa ke Masa

Setelah satu abad, teori Malthus akhirnya terbantahkan. Malthus memprediksi akan terjadinya kelaparan karena tidak seimbangnya kemampuan lahan untuk pangan dengan pertambahan penduduk. Karena pesatnya ilmu pengetahuan, kemudian terjadilah revolusi hijau (green revolution). Revolusi hijau dimulai dengan penemuan persilangan jenis gandum yang responsif terhadap pupuk yang kemudian disilangkan dengan varietas asal Jepang, dihasilkanlah tanaman pangan yang dapat dimanfaatkan secara lebih efisien. Rekayasa genetika ini dipelopori oleh pemenang hadiah nobel bidang pangan dari AS, Borlaug. Pengembangan rekayasa genetika yang memberi manfaat ini kemudian banyak disebarluaskan di berbagai belahan dunia, seperti di India, Pakistan, Meksiko maupun beberapa belahan dunia lainnya.

Selanjutnya awal 60-an, IRRI (International Rice Research Institute) sebagai lembaga riset dan penelitian beras mengembangkan rekayasa genetika dengan mengembangkan “padi ajaib”, di mana ditemukan padi dengan umur pendek dan jumlah produksi relatif besar. Itulah yang kita kenal IR 5 dan IR 8. Inilah tonggak revolusi hijau di tahun 60-70-an. Dengan penemuan semacam ini, prediksi bencana kelaparan dapat diminimalisasi.

Di era Orde Baru, pada saat pemerintah bercita-cita mewujudkan swasembada pangan, pengembangan rekayasa genetika sungguh sangat membantu untuk mewujudkannya.

Pada masa penjajahan Belanda dulu, bidang pertanian banyak dikembangkan untuk kepentingan pemerintah penjajah dengan menerapkan metode tanam paksa. Banyak hasil pertanian yang favorit dan legendaris di pasaran internasional, seperti rempah-rempah, tembakau, kopi, tebu, dan lain-lain. Di masa penjajahan Jepang, dengan metode kerja rodi, Jepang memaksa para petani menanam berbagai hasil pertanian untuk kepentingan mereka, seperti beras, jagung, dan pohon jarak sebagai bahan bakar.

Di awal kemerdekaan, pembangunan pertanian dipengaruhi semangat nasionalisme dan untuk mencukupi seluruh kebutuhan rakyat, terutama kebutuhan pokok, seperti beras, jagung, kedelai, ketela, kacang tanah, dan kebutuhan akan ikan serta daging. Masih di era ekonomi Soekarno tahun 60-an, pendekatan perencanaan pembangunan mulai dicanangkan seperti intensifikasi, ekstensifikasi untuk mendukung memenuhi kebutuhan pangan nasional. Walaupun dalam jangka pendek pemerintah tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan secara penuh, bahkan terjadi lonjakan inflasi yang cukup tinggi.

Di masa Orde Baru, dengan anggaran APBN cukup besar yang melanjutkan program intensifikasi dan ekstensifikasi dengan semangat swasembada pangan, akhirnya secara umum tercapai. Program pengembangan infrastruktur begitu intensif seperti pembangunan irigasi, waduk dan bendungan, pabrik pupuk di mana-mana dan berdiri berbagai lembaga penelitian pangan. Kita masih ingat pemberdayaan petani cukup dominan, seperti kelompencapir, sebagai media penyambung antara program pemerintah dengan petani. Banyak program lain yang dijalankan, seperti kredit untuk tani, subsidi pupuk, benih dan lain-lain. Hal itu didukung program transmigrasi serta pemanfaatan lahan tidur yang disulap sebagai lahan pertanian. Terlepas dari dampak negatif program-program tersebut, tetapi kebutuhan akan bahan pokok makan terpenuhi. Tentu program ini berhasil, walaupun nasib dan derajat petani belum sepenuhnya terangkat.

Pada era reformasi sekarang ini, pembangunan pertanian terbawa arus eforia dan warna sosial politik. Ada kecenderungan kebijakan pemerintah di bidang swasembada pangan mulai terabaikan. Terbukti pada awal reformasi sampai sekarang ini anggaran di sektor pertanian tidak terlalu besar. Untuk APBN terakhir hanya sebesar Rp 9 triliun. Disamping itu ada indikasi karena hiruk pikuknya kebijakan desentralisasi sehingga program swasembada pangan justru terabaikan. Isu-isu lainnya juga membuat kebijakan ini tidak optimal, karena alasan partisipasi rakyat serta mekanisme pasar sudah berjalan, artinya petani sudah menyadari mana komoditas yang menguntungkan maka mereka akan menanamnya. Ada permintaan tinggi maka mereka secara otomatis akan memenuhi supply-nya. Tetapi kenyataannya berbeda, petani Indonesia masih perlu dibimbing yang sejalan dengan program pemerintah.

Kalau kita cermati selama ini, kebijakan-kebijakan pemerintah yang diambil terkait dengan berbagai isu lonjakan harga komoditi pangan sungguh membingungkan. Kebijakan pemerintah yang ditempuh selama ini cenderung hanya responsif yang mempunyai implikasi jangka pendek, padahal permasalahannya menyangkut jangka panjang. Kita ambil contoh kebijakan mengenai minyak goreng tahun lalu, pemerintah kemudian tergopoh-gopoh dengan menaikkan pungutan ekspor crude palm oil (CPO). Kebijakan ini akhirnya tidak juga efektif, sampai akhirnya pemerintah merelakan merogoh kocek anggarannya dengan mengambil kebijakan klasik berupa subsidi minyak goreng, sebagai pro poor. Alangkah sederhananya menyetel sebuah paket kebijakan yang kelihatan grabak-grubuk itu. Padahal permasalahannya tidak sesederhana itu. Akhirnya kebijakan ini tidak tuntas. Kita yakin suatu saat permasalahan ini akan muncul kembali. Dan, instrumen klasik seperti subsidi digunakan lagi sebagai senjata pamungkasnya, sehingga beban anggaran juga semakin berat. Sekarang pemerintah disibukkan lagi dengan melonjaknya berbagai harga komoditas pangan kita, termasuk harga kedelai. Kita berharap kebijakan pemerintah yang diambil akan tuntas. Tidak hanya kebijakan jangka pendek, tetapi semestinya pemerintah mengambil kebijakan yang lebih permanen dan menyeluruh. Karena secara jangka panjang kebutuhan masyarakat terus meningkat seiring kesadaran masyarakat untuk hidup sehat. Jadi, swasembada pangan selalu menjadi prioritas. Jangan sampai pemerintah seolah gengsi untuk melanjutkan kebijakan pemerintah Orde Baru, apalagi kebijakan-kebijakan Orde Baru tidak selalu jelek.

Sudah saatnya pemerintah memikirkan sektor pertanian, perkebunan dan peternakan, sektor yang dianggap tidak penting di era reformasi. Untuk itu, perlu kebijakan serupa insentif perbankan, perbaikan infrastruktur pertanian dan lain-lain, yang mendorong kaum muda terlibat dan bersama-sama menuju cita-cita swasembada pangan.

Swasembada Terkendala Ketersediaan Lahan

Masalah ketersediaan lahan menjadi kendala utama pencapaian swasembada pangan.Menteri Pertanian Suswono mengatakan, upaya pencapaian swasembada pangan, khususnya untuk produksi padi, jagung, kedelai, dan gula, masih menghadapi sejumlah kendala, salah satunya terkait masalah keterbatasan lahan pertanian di dalam negeri.

Untuk mencapai swasembada pangan berkelanjutan, pemerintah menetapkan peningkatan produksi jagung sebesar 10 persen per tahun, kedelai 20 persen, daging sapi 7,93 persen, gula 17,56 persen, dan beras 3,2 persen per tahun. Untuk mencapai target ini, diperlukan peningkatan areal pertanaman, seperti untuk swasembada gula, dibutuhkan lahan tambahan seluas 350.000 hektare (ha) dan kedelai dibutuhkan lahan seluas 500.000 ha. Tapi, ada kendala. Hingga saat ini pun belum ada kepastian soal lahan,” ujarnya.

Kondisi ini menjadikan satu lahan pertanian terpaksa dimanfaatkan untuk menanam berbagai komoditas tanaman pangan secara bergantian. Akibatnya, Indonesia selalu menghadapi persoalan dilematis dalam upaya peningkatan produktivitas tanaman. Jika menggenjot produksi kedelai, misalnya, maka produksi jagung akan turun. Ini karena lahan yang ada dimanfaatkan untuk kedelai dansebaliknya Selama ini kedua komoditas itu ditanam secara bergantian.Sebenarnya Badan Pertanahan Nasional telah menjanjikan lahan 2 juta ha dari total lahan yang telantar 7,3 juta ha untuk areal penanaman pangan. Namun, hingga saat ini belum ada kejelasan soal lahan tersebut

Lebih jauh Suswono menjelaskan, kendala lain yang dihadapi dalam pencapaian swasembada pangan terkait masih tingginya alih fungsi (konversi! lahan pertanian ke nonpertanian. Saat ini, konversi lahan pertanian telah mencapai 100.000 ha per tahun. Sedangkan kemampuan pemerintah dalam menciptakan lahan baru hanya maksimal 30.000 ha, sehingga setiap tahun justru terjadi pengurangan lahan pertanian.Di samping itu, perubahan iklim yang mengakibatkan cuaca tidak menentu serta keterbatasan anggaran juga berdampak terhadap upaya swasembada produk strategis tersebut

Di lain pihak, Suswono mengingatkan pemerintah daerah untuk mewaspadai serangan hama wereng batang cokelat pada tanaman padi. Apalagi hingga saat ini telah menyebabkan kerugian petani di sejumlah daerah. Jika serangan wereng tersebut semakin meluas, maka dikhawatirkan bisa mengganggu ketahanan pangan nasional. “Perhatian aparatur di daerah bisa meminimalisasi dampak serangan wereng.Tentunya ini juga akan menyelamatkan petani dari kerugian ekonomi yang lebih besar.” tuturnya.

Karena itu. Kementerian Pertanian meminta para kepala dinas pertanian di daerah, yang juga merupakan sekretaris dewan ketahanan pangan provinsi dan kabupaten/-kota, untuk mengambil inisiatif dalam upaya mengoordinasikan pengendalian hama wereng batang cokelat. Selain itu juga penguasaan koordinasi intra serta antarlembaga pemerintah, baik di tingkat pusat, daerah, maupun di lapangan.Sementara itu, Direktur Perlindungan Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Ati Wasiati menyebutkan, berdasarkan laporan periode 18 Mei 2010, luas pertanaman padi yang terkena serangan wereng seluas 26.008 hektare, di mana 268 hektare mengalami puso. Serangan wereng menyebar di 130 kabupaten di Indonesia.

Faktor Untuk Mencapai Swasembada Pangan

Radius Prawiro pada tahun 1998 menjabarkan beberapa langkah kunci yang pernah diambil dalam perjalanan ke arah swasembada beras, diantaranya:

1. Bulog, Dewan Logistik Pangan, dan Harga-harga Beras.

Di antara lembaga-lembaga tersebut, Buloglah yang paling berperan dalam pencapaian swasembada beras. Bulog tidak terlibat langsung dalam bisnis pertanian, melainkan hanya dalam urusan pengelolaan pasokan dan harga pada tingkat ansional.

Bulog sengaja diciptakan untuk mendistorsi mekanisme harga beras dengan manipulasi untuk memelihara pasar yang lebih kuat. Selama tahun-tahun pertamanya dalam dekade 70-an, Bulog secara bertahap menaikkan harga dasar beras untuk petani. Pada pertengahan dekade 80-an, ketika Indonesia surplus beras, Bulog mengekspor beras ke luar negeri untuk mencegah jatuhnya harga. Tindakan ini membantu memelihara stabilitas pasar.

2. Teknologi dan Pendidikan.

Sejak tahun 1963, Indonesia memperkenalkan banyak program kepada para petani untuk meningkatkan produktivitas usaha tani. Pemerintah berjuang untuk memperkenalkan teknologi pertanian kepada para petani.

Di samping itu, pemerintah juga menekankan pendidikan untuk menjamin teknik dan teknologi baru dimengerti dan digunakan secara benar agar dapat meningkatkan produksi pangan. Faktor lain yang berperan penting dalam meningkatkan hasil padi adalah peningkatan penggunaan pupuk kimia.

3. Koperasi Pedesaan.

Pada tahun 1972, ketika Indonesia kembali mengalami panen buruk, pemerintah menganjurkan pembentukan koperasi sebagai suatu cara untuk memperkuat kerangka kerja institusional. Ada dua bentuk dasar dari koperasi, pada tingkat desa ada BUUD (Badan Usaha Unit Desa).

Pada tingkat kabupaten, ada koperasi serba usaha yang disebut KUD (Koperasi Unit Desa). Koperasi juga bertindak sebagai pusat penyebaran informasi atau pertemuan organisasi.

4. Prasarana.

Banyak aspek pembangunan prasarana yang secara langsung ditujukan untuk pembangunan pertanian, dan semuanya secara langsung memberikan kontribusi untuk mencapai swasembada beras. Sistem irigasi merupakan hal penting dalam pembangunan prasarana pertanian. Pekerjaan prasarana lain yang berdampak langsung dalam pencapaian tujuan negara untuk berswasembada beras adalah program besar-besaran untuk pembangunan dan rehabilitasi jalan dan pelabuhan.

KESIMPULAN

Swasembada pangan adalah keadaan dimana suatu negara dapat memenuhi tingkat permintaan akan suatu bahan pangan sendiri tanpa perlu melakukan impor dari pihak luar. Dan juga swasembada pangan adalah terhindarnya suatu negara dari kelaparan.

SUMBER

http://www.fiskal.depkeu.go.id/2010/m/edef-konten-view-mobile.asp?id=20080313124040

http://www.iasa-pusat.org/artikel/strategi-dan-pencapaian-swasembada-pangan-di-indonesia.html

http://bataviase.co.id/node/225086

http://forum.detik.com/keberhasilan-semu-sby-di-sektor-pertanian-perspektif-pertanian-indonesia-t104426.html

UKM


PENDAHULUAN

Saat ini pemerintah menggerakkan program Kredit Usaha Rakyat atau yang biasa disingkat KUR. Program ini bertujaun memberikan bantuan kepada pengusaha-pengusaha mikro,kecil dan menengah. Bantuan berupa modal  kepada pengusaha untuk membuat usaha baru atau memengembangkan usaha yang telah ada agar usahanya mampu berkambang & meningkat.

Pada postingan kali ini akan memebahas tentang perkembangan UKM dan kendala-kendala apa saja yang mengambat laju UKM.

PENGERTIAN

Pengertian usaha kecil

Usaha Kecil sebagaimana dimaksud Undang-undang No.9 Tahun 1995 adalah usaha produktif yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) per tahun serta dapat menerima kredit dari bank maksimal di atas Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Ciri-ciri usaha kecil

  • Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah;
  • Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah;
  • Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha;
  • Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP;
  • Sumberdaya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwira usaha;
  • Sebagian sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal;
  • Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti business planning.

Contoh usaha kecil

  • Usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja;
  • Pedagang dipasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya;
  • Pengrajin industri makanan dan minuman, industri meubelair, kayu dan rotan, industri alat-alat rumah tangga, industri pakaian jadi dan industri kerajinan tangan;
  • Peternakan ayam, itik dan perikanan;
  • Koperasi berskala kecil.

Usaha Menengah

Pengertian usaha menengah

Usaha Menengah sebagaimana dimaksud Inpres No.10 tahun 1998 adalah usaha bersifat produktif yang memenuhi kriteria kekayaan usaha bersih lebih besar dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak sebesar Rp10.000.000.000,00, (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta dapat menerima kredit dari bank sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) s/d Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Ciri-ciri usaha menengah

  • Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi;
  • Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan;
  • Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah ada Jamsostek, pemeliharaan kesehatan dll;
  • Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan dll;
  • Sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan;
  • Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik.

Contoh usaha menengah

Jenis atau macam usaha menengah hampir menggarap komoditi dari hampir seluruh sektor mungkin hampir secara merata, yaitu:

  • Usaha pertanian, perternakan, perkebunan, kehutanan skala menengah;
  • Usaha perdagangan (grosir) termasuk expor dan impor;
  • Usaha jasa EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut), garment dan jasa transportasi taxi dan bus antar proponsi;
  • Usaha industri makanan dan minuman, elektronik dan logam;
  • Usaha pertambangan batu gunung untuk kontruksi dan marmer buatan.
  • Usaha Kecil dan Menengah disingkat UKM adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan usaha yang berdiri sendiri. Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah: “Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.”
  • Kriteria usaha kecil menurut UU No. 9 tahun 1995 adalah sebagai berikut:
  • 1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
  • 2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)
  • 3. Milik Warga Negara Indonesia
  • 4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar
  • 5. Berbentuk usaha orang perseorangan , badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.
  • Di Indonesia, jumlah UKM hingga 2005 mencapai 42,4 juta unit lebih.
  • Pemerintah Indonesia, membina UKM melalui Dinas Koperasi dan UKM, dimasing-masing Propinsi atau Kabupaten/Kta.

Kinerja Usaha Kecil Menengah (UKM) di Indonesia

UKM di negara berkembang, seperti di Indonesia, sering dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi dan sosial dalam negeri seperti tingginya tingkat kemiskinan, besarnya jumlah pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan, proses pembangunan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan perdesaan, serta masalah urbanisasi. Perkembangan UKM diharapkan dapat memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap upaya-upaya penanggulangan masalah-masalah tersebut di atas.

Karakteristik UKM di Indonesia, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh AKATIGA, the Center for Micro and Small Enterprise Dynamic (CEMSED), dan the Center for Economic and Social Studies (CESS) pada tahun 2000, adalah mempunyai daya tahan untuk hidup dan mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kinerjanya selama krisis ekonomi. Hal ini disebabkan oleh fleksibilitas UKM dalam melakukan penyesuaian proses produksinya, mampu berkembang dengan modal sendiri, mampu mengembalikan pinjaman dengan bunga tinggi dan tidak terlalu terlibat dalam hal birokrasi.

UKM di Indonesia dapat bertahan di masa krisis ekonomi disebabkan oleh 4 (empat) hal, yaitu : (1) Sebagian UKM menghasilkan barang-barang konsumsi (consumer goods), khususnya yang tidak tahan lama, (2) Mayoritas UKM lebih mengandalkan pada non-banking financingdalam aspek pendanaan usaha, (3) Pada umumnya UKM melakukan spesialisasi produk yang ketat, dalam arti hanya memproduksi barang atau jasa tertentu saja, dan (4) Terbentuknya UKM baru sebagai akibat dari banyaknya pemutusan hubungan kerja di sektor formal.

UKM di Indonesia mempunyai peranan yang penting sebagai penopang perekonomian. Penggerak utama perekonomian di Indonesia selama ini pada dasarnya adalah sektor UKM. Berkaitan dengan hal ini, paling tidak terdapat beberapa fungsi utama UKM dalam menggerakan ekonomi Indonesia, yaitu (1) Sektor UKM sebagai penyedia lapangan kerja bagi jutaan orang yang tidak tertampung di sektor formal, (2) Sektor UKM mempunyai kontribusi terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), dan (3) Sektor UKM sebagai sumber penghasil devisa negara melalui ekspor berbagai jenis produk yang dihasilkan sektor ini.

Kinerja UKM di Indonesia dapat ditinjau dari beberapa aspek, yaitu (1) nilai tambah, (2) unit usaha, tenaga kerja dan produktivitas, (3) nilai ekspor. Ketiga aspek tersebut dijelaskan sebagai berikut

1. Nilai Tambah

Kinerja perekonomian Indonesia yang diciptakan oleh UKM tahun 2006 bila dibandingkan tahun sebelumnya digambarkan dalam angka Produk Domestik Bruto (PDB) UKM pertumbuhannya mencapai 5,4 persen. Nilai PDB UKM atas dasar harga berlaku mencapai Rp 1.778,7 triliun meningkat sebesar Rp 287,7 triliun dari tahun 2005 yang nilainya sebesar 1.491,2 triliun. UKM memberikan kontribusi 53,3 persen dari total PDB Indonesia. Bilai dirinci menurut skala usaha, pada tahun 2006 kontribusi Usaha Kecil sebesar 37,7 persen, Usaha Menengah sebesar 15,6 persen, dan Usaha Besar sebesar 46,7 persen.

  1. Unit Usaha dan Tenaga Kerja

Pada tahun 2006 jumlah populasi UKM mencapai 48,9 juta unit usaha atau 99,98 persen terhadap total unit usaha di Indonesia. Sementara jumlah tenaga kerjanya mencapai 85,4 juta orang.

  1. Ekspor UKM

Hasil produksi UKM yang diekspor ke luar negeri mengalami peningkatan dari Rp 110,3 triliun pada tahun 2005 menjadi 122,2 triliun pada tahun 2006. Namun demikian peranannya terhadap total ekspor non migas nasional sedikit menurun dari 20,3 persen pada tahun 2005 menjadi 20,1 persen pada tahun 2006.

Kinerja nyata  yang dihadapi oleh sebagian besar usaha terutama mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia yang paling menonjol adalah rendahnya tingkat produktivitas, rendahnya nilai tambah, dan rendahnya kualitas produk. Walau diakui pula bahwa UMKM menjadi lapangan kerja bagi sebagian besar pekerja di Indonesia , tetapi kontribusi dalam output nasional di katagorikan rendah.  Hal ini dikarenakan UMKM, khususnyausaha mikro dan sektor pertanian (yang banyak menyerap tenaga kerja), mempunyaiproduktivitas yang sangat rendah. Bila upah dijadikan produktivitas, upah rata-rata diusaha mikro dan kecil umumnya berada dibawah upah minimum. Kondisi ini merefleksikanproduktivitas sektor mikro dan kecil yang rendah bila di bandingkan dengan usaha yang lebih besar.

Di antara berbagai faktor penyebabnya, rendahnya tingkat penguasaan teknologi dan kemampuan wirausaha di kalangan UMKM menjadi isue yang mengemuka saat ini.Pengembangan UMKM secara parsial selama ini tidak banyak memberikan hasil yang maksimal terhadap peningkatan kinerja UMKM, perkembangan ekonomi secara lebih luas mengakibatkan tingkat daya saing kita tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita seperti misalnya Malaysia. Karena itu kebijakan bagi UMKM bukan karena ukurannya yang kecil, tapi karena produktivitasnya yang rendah. Peningkatan produktivitas pada UMKM, akan berdampak luas pada perbaikan kesejahteraan rakyat karena UMKM adalah tempat dimana banyak orang menggantungkan sumber kehidupannya. Salah satu alternatif dalam meningkatkan produktivitas UMKM adalah dengan melakukanmodernisasi sistem usaha dan perangkat kebijakannya yang sistemik sehingga akan memberikan dampak yang lebih luas lagi dalam meningkatkan daya saing daerah.

Untuk meningkatkan daya saing UMKM diperlukan langkah bersama untuk mengangkat kemampuan teknologi dan daya inovasinnya. Dalam hal ini inovasi berarti sesuatu yang baru bagi si penerima yaitu komunitas UMKM yang bersangkutan. Kemajuan ekonomi terkait dengan tingkat perkembangan ‘technical change’ yang berarti tahap penguasaan teknologi. “Technical change” sebagian terbesar bersifat “tacit” atau tidak terkodifikasi dan dibangun di atas pengalaman. Juga bersifat kumulatif ( terbentuk secara ‘incremental’ dan dalam waktu yang tertentu ). Waktu penguasaan teknologi ini bergantung pada sektor industrinya ( ‘sector specific’) dan proses akumulasinya mengikuti trajektori tertentu yang khas.

Agar supaya pengenalan teknologi dapat menghasilkan ‘technical change’ dan inovasidalam dunia usaha diperlukan beberapa kondisi :

- Kemampuan UKM untuk menyerap, mengadopsi dan menerapkan teknologi baru dalam usahanya.
– Tingkat kompatibilitas teknologi ( spesifikasi, harga, tingkat kerumitan ) dengan kebutuhan dan kemampuan UKM yang ada.
– Ketersediaan dukungan teknis yang relevan dan bermutu untuk proses pembelajaran dalam menggunakan teknologi baru tersebut.

Untuk komersialisasi teknologi hasil riset (apalagi penemuan baru) banyak menghadapi kendala: sumber teknologi: teknologi bersifat capital intensive dan belum mempunyai nilai ekonomis, memerlukan waktu lama dalam penyesuaian terhadap kebutuhan pasar, banyak jenis teknologi yang teruji dalam tingkatan bisnis; sistem insentif komersialisasi teknologi lemah; arus utama sistem industri

PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN UKM

PENYALURAN kredit usaha rakyat (KUR) dari enam badan usaha milik negara (BUMN) perbankan dan 13 bank pembangunan daerah (BPD) sudah mencapai Rp5,96 triliun sejak Januari hingga 25 Maret 2011. Nilai penyaluran itu tiga kali lipat penyaluran tahun lalu yang hanya mampu mencapai kurang dari Rp2 triliun sepanjang triwulan I.

Pada 2010, pemerintah terpaksa menurunkan target penyaluran KUR dari Rp20 miliar menjadi Rpl5,39 miliar akibat rendahnya realisasi sepanjang tiga bulan pertama itu. Tahun lalu total realisasi KUR tercatat Rpl7,23 triliun. Kini di triwulan I 2011, KUR yang tersalurkan tercatat 29,8% dari rencana penyaluran Rp20 triliun.

“Ini cukup bagus. Belum habis tiga bulan sudah (hampir) Rp6 triliun,” ujar Menteri BUMN Mustafa Abubakar saat ditemui, Jumat (1 /4), di Kantor Kementerian BUMN. Ia menjelaskan, jika rata-rata penyampaian KUR per bulan mencapai Rp2 triliun, target penyaluran KUR bakal terlampaui.

Penyaluran Rp5,96 triliun tersebut diperuntukkan bagi 449.712 debitur. Penyalur KUR terbesar merupakan BRI senilai Rp4,041 triliun, disusul BNI yang menyalurkan Rp515,6 miliar, Bank Mandiri Rp339,l miliar, Bank Syariah Mandiri Rpl61,3 miliar, BTN Rp62,4miliar, Bank Bukopin Rp75,6 miliar, serta 13 BPD Rp760,l miliar.

Pada kesempatan terpisah, Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah bersinergi dalam pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sinergi itu dinyatakan dalam penandatanganan kesepakatan bersama tentang pengembangan koperasi dan UMKM oleh Gubernur BI Darmin Nasution dan Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan di Gedung BI, Jakarta, Jumat (1/4).

UKM Gallery : Solusi Pemasaran Produk UKM

Menghadapi dampak krisis global yang mulai terasa sejak awal tahun 2009 ini perlu adanya campur tangan pemerintah untuk membantu dunia usaha. Sejak januari hingga maret tahun ini volume ekspor Indonesia sudah menurun 35%, jika hal ini berlanjut maka medio tahun ini diperkirakan dunia usaha mengalami bleeding.

Tidak ingin keadaan ini berlarut pemerintah mulai membuat terobosan dengan mendirikan UKM galerry. UKM gallery ini diharapkan bisa memberikan secercah harapan bagi pelaku usaha kecil dan menengah untuk bertahan pada terpaan badai krisis.

Pemerintah melalui Meneg Koperasi dan UKM Suryadharma Ali meminta UKM Gallery di Gedung Smesco Indonesia di Jalan Gatot Subroto, Jaksel, dapat menjadi lokomotif untuk menarik gerbong industri kreatif.

UKM Gallery di tiga lantai gedung tersebut mulai hari ini menampilkan berbagai produk usaha kecil menengah (UKM) unggulan dari seluruh Indonesia. Sebelumnya galeri tersebut hanya memasarkan produk furnitur dan asesoris saja.

Pengelolaan galeri ini harus cermat untuk mendapat cara terbaik menarik pengunjung. Misalnya melalui acara fashion show, lomba desain maupun talkshow yang bisa menarik minat massa yang banyak.

Karena itu gerai tiga lantai itu jangan hanya sekadar tempat promosi dan pemasaran produk, tetapi juga dapat menjadi sarana strategis menggerakkan produsen, sarana inovasi, dan penggali produk unggulan daerah.

UKM Gallery diharapkan mampu memberi jawaban atas dampak krisis krisis finansial global karena terbukti menurunkan ekspor poduk UKM ke manca negara akibat menurunnya daya beli masyarakat dunia.

Dengan adanya UKM Gallery ini diharapkan para pemilik UKM tidak pesimistis menghadapi krisis, tetapi justru harus dijadikan momentum mengoptimalkan pasar lokal serta melakukan penetrasi pasar alternatif ke kawasan Eropa Timur, Timur Tengah dan Afrika.

Sasaran pemberdayaan  UKM adalah:

1.  Meningkatnya produktivitas dan nilai ekspor produk usaha kecil dan menengah;

2.  Berkembangnya usaha koperasi dan UKM di bidang agribisnis di perdesaan;

3.  Tumbuhnya wirausaha baru berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi; dan

4.   Berkembangnya usaha mikro di perdesaan dan/atau di daerah tertinggal dan kantong-kantong kemiskinan;

5.   Meningkatnya jumlah koperasi yang dikelola sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi.

SUMBER

http://chichimoed.blogspot.com/2009/03/pengertian-dan-kriteria-ukm.html

http://www.usaha-kecil.com/usaha_kecil_menengah.html

http://fitripurnamasari-30207475.blogspot.com/search?q=ukm


PENDAHULUAN

Saat ini perekonomian dunia sedang mengalami  globalisasi yang sangat pesat. Terlihat dari semakin maraknya penanaman modal asing pada suatu perusahaan. Penanamna modal asing yang saat ini semakin pesat seperti meniadakan batasan-batasan hubungan ekonomi internasional.

Efek yang terjadi dari globalisasi ekonomi salah satunya adalah arus informasi yang begitu cepat sampai ke masyarakat. Dan akan semakin terlihat dengan berkembangnya perekonomian suatu negara.

PEMBAHASAN

Latar Pemodal Asing dengan Pertumbuhan Ekonomi Secara teori, PMA berpengaruh positif terhadap pembangunan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi pada khususnya di negara tuan rumah lewat beberapa jalur (Gambar 1). Pertama, lewat pembangunan pabrik-pabrik baru (PP) yang berarti juga penambahan output atau produk domestic bruto (PDB), total ekspor (X) dan kesempatan kerja (KK). Ini adalah suatu dampak langsung. Pertumbuhan X berarti penambahan cadangan devisa (CD) yang selanjutnya peningkatan kemampuan dari negara penerima untuk membayar utang luar negeri (ULN) dan impor (M). Kedua, masih dari sisi suplai, namun sifatnya tidak langsung, adalah sebagai berikut:
adanya PP baru berarti ada penambahan permintaan di dalam negeri terhadap barang-barang modal, barang-barang setengah jadi, bahan baku dan input-input lainnya.

Jika permintaan antara ini sepenuhnya dipenuhi oleh sektor-sektor lain (SSL) di dalam negeri (tidak ada yang diimpor), maka dengan sendirinya efek positif dari keberadaan atau kegiatan produksi di pabrik-pabrik baru tersebut sepenuhnya dinikmati oleh sektor-sektor domestik lainnya; jadi output di SSL tersebut mengalami pertumbuhan. Ini berarti telah terjadi suatu efek penggandaan dari keberadaan PMA terhadap output agregat di negara penerima.

Dalam kata lain, semakin besar komponen M dari sebuah proyek PMA, atau semakin besar ”kebocoran” dari keterkaitan produksi antara PMA dengan ekonomi domestik, semakin kecil efek penggandaan tersebut.

Ketiga, peningkatan kesempatan kerja akibat adanya pabrik-pabrik baru tersebut berdampak positif terhadap ekonomi domestik lewat sisi permintaan: peningkatan kesempatan kerja menambah kemampuan belanja masyarakat dan selanjutnya meningkatkan permintaan di pasar dalam negeri. Sama seperti kasus s ebelumnya, jika penambahan permintaan konsumsi tersebut tidak serta merta menambah impor, maka efek positifnya terhadap pertumbuhan output di sektor-sektor domestik sepenuhnya terserap. Sebaliknya, jika ekstra permintaan konsumsi tersebut adalah dalam bentuk peningkatan impor, maka efenya nihil. Bahkan jika pertumbuhan impor lebih pesat daripada pertumbuhan ekspor yang disebabkan oleh adanya PMA, maka terjadi defisit neraca perdagangan. Ini berarti kehadiran PMA memberi lebih banyak dampak negatif daripada dampak positif terhadap negara tuan rumah.

Keempat, peran PMA sebagai sumber penting peralihan teknologi dan knowledge lainnya. Peran ini bisa lewat dua jalur utama.

  • Pertama, lewat pekerja-pekerja lokal yang bekerja di perusahaan-perusahaan PMA. Saat pekerja-pekerja tersebut pindah ke perusahaan-perusahaan domestik, maka mereka membawa pengetahuan atau keahlian baru dari perusahaan PMA ke perusahaan domestik.
  • Kedua, lewat keterkaitan produksi atau subcontracting antara PMA dan perusahaan-perusahaan lokal, termasuk usaha kecil dan menengah, seperti kasus PT Astra Internasional dengan banyak subkontraktor skala kecil dan menengah.

Mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam UU Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007, maka yang disebut sebagai “Penanaman Modal Asing”, harus memenuhi beberapa unsur berikut (Ps. 1(3)):
a. Merupakan kegiatan menanam modal
b. Untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia
c. Dilakukan oleh penanam modal asing,
d. Menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Adapun bentuk penanaman modal ini dapat dilakukan melalui beberapa cara, diantaranya (Ps. 5(3)):

a.Mengambil bagian saham pada saat pendirian Perseroan Terbatas;
b. Membeli saham; dan
c. Melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Berdasarkan pengertian ini, maka dapat disimpulkan bahwa setiap Perusahaan yang didalamnya terdapat Modal Asing, tanpa melihat batasan jumlah modal tersebut dapat dikategorikan sebagai PMA. Sebagai contoh, sebuah perusahaan lokal (PT ABC) menjual 5% sahamnya dalam rangka penambahan modal. Selanjutnya sebuah perusahaan asing (XYZ Co. Ltd) bermaksud membeli saham tersebut. Maka setelah beralihnya saham tersebut kepada XYZ Co. Ltd, PT. ABC akan berubah menjadi PT PMA setelah melalui prosedur yang dijelaskan pada bagian 3.

Jenis-jenis Investasi

Jenis investasi dibedakan atas investasi langsung (direct investment) dan investasi portofolio (portofolio investment). Investasi luar negeri langsung biasanya dianggap bentuk lain dari pemindahan modal yang dilakukan oleh perusahaan orang-orang dalam suatu negara dalam aktifitas ekonomi negara lain yang melibatkan beberapa bentuk partisipasi modal di bidang usaha yang mereka investasikan. Investasi langsung berarti perusahaan dari negara penanam modal secara de facto dan de jure melakukan pengawasan atas asset (aktiva) yang ditanam di negara penyimpan modal dengan cara investasi.

Menurut Nindyo Pramono bahwa investasi langsung investor mengendalikan manajemen, biasanya dilakukan oleh perusahaan trans-nasional dan periode waktunya panjang karena menyangkut barang-barang. Modal investasi langsung lebih tertarik pada besar dan tingkat pertumbuhan pasar, tenaga kerja dan biaya produksi serta infrastruktur. Sedangkan pada investasi portofolio, investor hanya menyediakan modal keuangan dan tidak terlibat dalam manajemen. Investornya adalah investor institusional, bersifat jangka pendek dan mudah dilikuidasi dengan cara menjual saham yang dibeli[3].

Dari beberapa pandangan dan pengertian di atas terlihat bahwa investasi langsung adalah adanya keterlibatan langsung pihak investor terhadap investasi yang dilakukannya, baik dalam permodalan, pengokohan, dan pengawasan. Menurut Sidik Jatmika[4], kebaikan dari investasi langsung adalah tidak mendatangkan beban yang harus dibayar dalam bentuk bunga, deviden dan/atau pembayaran kembali, dapat mengkombinasikan keahlian, teknologi dan modal, dapat mengatasi masalah transfer uang, adanya penanaman kembali dari keuntungan investasi yang belum ada dan dapat menciptakan alih teknologi dan keterampilan.
Peran Penanam Modal Asing
Peran penting dari PMA sebagai salah satu sumber penggerak pembangunan ekonomi yang pesat selama era Orde Baru tidak bisa disangkal. Selama periode tersebut, pertumbuhan arus masuk PMA ke Indonesia memang sangat pesat, terutama pada periode 80-an dan bahkan mengalami akselerasi sejak tahun 1994 (Gambar 2). Juga, tidak bisa dipungkiri bahwa pertumbuhan investasi dan PMA pada khususnya di Indonesia selama era Soeharto tersebut didorong oleh stabilitas politik dan sosial, kepastian hukum, dan kebijakan ekonomi yang kondusif terhadap kegiatan bisnis di dalam negeri, yang semua ini sejak krisis ekonomi 1997 hingga saat ini sulit sekali tercapai sepenuhnya

Pesatnya arus masuk PMA ke Indonesia selama periode pra-krisis 1997 tersebut tidak lepas dari strategi atau kebijakan pembangunan yang diterapkan oleh Soeharto waktu itu yang terfokus pada industrialisasi selain juga pada pembangunan sektor pertanian. Untuk pembangunan industri, pemerintah Orde Baru menerapkan kebijakan substitusi impor dengan proteksi yang besar terhadap industri domestik. Dengan luas pasar domestik yang sangat besar karena penduduk Indonesia yang sangat banyak, tentu kebijakan proteksi tersebut merangsang kehadiran PMA. Dan memang PMA yang masuk ke Indonesia terpusat di sektor industri manufaktur. Baru pada awal dekade 80-an, kebijakan substitusi impor dirubah secara bertahap ke kebijakan promosi ekspor.
Pemerosotan Daya Tarik Indonesia
Sejak krisis 1997 hingga sekarang pertumbuhan arus masuk PMA ke Indonesia masih relatif lambat jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga yang juga terkena krisis yang sama seperti Thailand, Korea Selatan dan Filipina. Bahkan hingga tahun 2001 arus masuk net PMA ke Indonesia negatif dalam jumlah dollar yang tidak kecil, dan setelah itu kembali positif terkecuali tahun 2003. Arus masuk net negatif itu disebabkan banyak PMA yang menarik diri atau pindah lokasi ke negara-negara tetangga.

Bahkan Indonesia sampai sekarang tidak termasuk lokasi tujuan penting bagi MNCs (atau TNCs). Laporan dari UNCTAD tahun 2006 menunjukkan bahwa dari Asia Tenggara dan Timur, hanya Singapura, China (termasuk Hong Kong), Taiwan, Malaysia, Jepang dan Korea Selatan yang masuk di dalam daftar tujuan penting bagi TNCs terbesar di dunia. Juga untuk TNCs terbesar dari kelompok negara-negara berkembang, negara-negara Asia Tenggara dan Timur ini termasuk lokasi penting (Tabel 4). Lebih parah lagi, menurut laporan yang sama, Indonesia termasuk negara dengan kinerja dan potensi PMA yang renda

Beberapa Kendala Investasi
Hasil survei tahunan terhadap perusahaan-perusahaan di 131 negara dari World Economic Forum (2007) yang berpusat di Geneva (Swiss) untuk The Global Competitiveness Report 2007-2008 mendapatkan permasalahan-permasalahan utama yang dihadapi pengusaha-pengusaha di Indonesia. Infrastruktur yang buruk (dalam arti kuantitas terbatas dan kualitas buruk) tetap pada peringkat pertama, dan birokrasi pemerintah yang tidak efisien pada peringkat kedua. Jika dalam survei tahun lalu keterbatasan akses keuangan tidak merupakan suatu problem serius, hasil survei tahun ini masalah itu berada di peringkat ketiga.
Memang opini pribadi dari para pengusaha Indonesia yang masuk di dalam sampel survei mengenai buruknya infrastruktur di dalam negeri selama ini sejalan dengan kenyataan bahwa Indonesia selalu berada di peringkat rendah, bahkan terendah di dalam kelompok ASEAN. Indonesia berada di posisi 102, satu poin lebih rendah daripada Filipina. Jika dalam survei WEF selama beberapa tahun berturut-turut belakangan ini menempatkan Indonesia pada posisi sangat buruk untuk infrastruktur, ini berarti memang kondisi infrastruktur di dalam negeri sangat memprihatinkan. Padahal, salah satu penentu utama keberhasilan suatu negara untuk dapat bersaing di dalam era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini dan di masa depan adalah jumlah dan kualitas infrastruktur yang mencukupi. Buruknya infrastruktur dengan sendirinya meningkatkan biaya produksi yang pada akhirnya menurunkan daya saing harga dengan konsukwensi ekspor menurun. Konsukwensi lainnya adalah menurunnya niat investor asing (atau PMA) untuk membuka usaha di dalam negeri, dan ini pasti akan berdampak negatif terhadap produksi dan ekspor di dalam negeri.

Peranan Penanaman Modal Asing Bagi Negara Sedang Berkembang

Secara garis besar, penanaman modal asing terhadap pembangunan bagi negara sedang berkembang dapat diperinci menjadi lima[5]. Pertama, sumber dana eksternal (modal asing) dapat dimanfaatkan oleh negara sedang berkembang sebagai dasar untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Kedua, pertumbuhan ekonomi yang meningkat perlu diikuti dengan perpindahan struktur produksi dan perdagangan. Ketiga, modal asing dapat berperan penting dalam memobilisasi dana maupun transformasi struktural. Keempat, kebutuhan akan modal asing menjadi menurun segera setelah perubahan struktural benar-benar terjadi meskipun modal asing di masa selanjutnya lebih produktif. Kelima, bagi negara-negara sedang berkembang yang tidak mampu memulai membangun industri-industri berat dan industri strategis, adanya modal asing akan sangat membantu untuk dapat mendirikan pabrik-pabik baja, alat-alat mesin, pabrik elektronik, industri kimia dasar dan sebagainya. Selama ini investor domestik di negara sedang berkembang yang enggan melakukan usaha yang beresiko tinggi seperti eksploitasi sumber-sumber daya alam yang belum dimanfaatkan dan membuka lahan-lahan baru, maka hadirnya investor asing akan sangat mendukung merintis usaha dibidang-bidang tersebut. Adanya pengadaan prasarana negara, pendirian industri-industri baru, pemanfaatan sumber-sumber baru, pembukaan daerah-daerah baru, akan membuka kecenderungan baru yaitu meningkatkan lapangan kerja. Sehingga tekanan pendudukan pada tanah pertanian berkurang dan pengangguran dapat diatasi. Inilah keuntungan sosial yang diperoleh adanya kehadiran investor asing. Adanya transfer teknologi mengakibatkan tenaga kerja setempat menjadi terampil, sehingga meningkatkan marginal produktifitasnya, akhirnya akan meningkatkan keseluruhan upah riil. Semua ini menunjukkan bahwa modal asing cenderung menaikkan tingkat produktifitas, kinerja dan pendapatan nasional.

Dengan demikian, kehadiran PMA bagi negara sedang berkembang sangat diperlukan untuk mempercepat pembangunan ekonomi. Modal asing membantu dalam industrialisasi, pembangunan modal dan menciptakan kesempatan kerja, serta keterampilan teknik. Melalui modal asing terbuka daerah-daerah dan tergarap sumber-sumber baru. Resiko dan kerugian pada tahap perintisan juga tertanggung, selanjutnya modal asing mendorong pengusaha setempat untuk bekerjasama. Modal asing juga membantu mengurangi problem neraca pembayaran dan tingkat inflasi, sehingga akan memperkuat sektor usaha negara dan swasta domestik negara tuan rumah.

Penanaman modal asing di Indonesia tidak terlepas dari cita-cita hukum ekonomi Indonesia yaitu menggagas dan menyiapkan konsep hukum tentang kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi yang diharapkan adalah kehidupan ekonomi berbangsa dan bernegara yang rakyatnya memiliki kesejahteraan dalam keadilan sosial, sebagaimana yang dicita-citakan Pancasila.[6] Dan Indonesia sebagai negara berdaulat sekaligus sebagai negara berkembang mempunyai pola tertentu terhadap konsep hukum dalam kegiatan ekonomi, meliputi konsep pencapaian masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, Konsep ekonomi kekeluargaan yang Pancasilais, konsep ekonomi kerakyatan untuk membela kepentingan rakyat.

Oleh karena itu, peranan PMA di Indonesia cukup mendukung juga perkembangan kehidupan ekonomi sesuai dengan konsep hukum dalam kegiatan ekonomi dan cita-cita hukum ekonomi Indonesia. Dan untuk mendukung investasi di Indonesia maka perlu pembentukan hukum ekonomi dengan perangkat peraturan membutuhkan kajian yang bersifat komprehensif dan pendekatan secara makro dengan informasi yang akurat demi multidisipliner dari berbagai aspek antara lain :
a. Ekonomi dan sosial
b. Sosiologis dan budaya
c. Kebutuhan-kebutuhan dasar dan pembangunan
d. Praktis dan operasional dan kebutuhan ke depan
e. Moral dan etika bisnis yang berlaku dalam konsep kelayakan dan kepatutan dalam kehidupan manusia dan kemanusiaan yang beradab.

Faktor-Faktor Pendorong Investasi

Secara teoritis ada beberapa teori yang mencoba menjelaskan mengapa investor-investor dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang yakni, The Product Cycle Theory dan The Industrial Organization Theory of Vertical Organization. The Product Cyrcle Theory[9] yang dikembangkan oleh Raymond Vermon ini menyatakan bahwa setiap teknologi atau produk berevolusi melalui tiga fase : Pertama fase permulaan atau inovasi, kedua fase perkembangan proses dan ketiga fase standardisasi. Dalam setiap fase tersebut sebagai tipe perekonomian negara memiliki keuntungan komparatif (Comparative advantage).

The Industrial Organization Theory of Vertical Integration[10] merupakan teori yang paling tepat untuk diterapkan pada new multinasionalism dan pada investasi yang terintegrasi secara vertikal. Pendekatan teori ini berawal dari penambahan biaya-biaya untuk melakukan bisnis diluar negeri (dengan investasi) harus mencakup biaya-biaya lain yang harus dipikul lebih banyak daripada biaya yang diperuntukkan hanya untuk sekedar mengekspor dari pabrik-pabrik dalam negeri. Oleh karena itu perusahaan itu harus memiliki beberapa kompensasi atau keunggulan spesifik bagi perusahaan seperti keahlian teknis manajerial keadaan ekonomi yang memungkinkan adanya monopoli.

Menurut teori ini, investasi dilakukan dengan cara integrasi secara vertikal yakni dengan penempatan beberapa tahapan produksi di beberapa lokasi yang berbeda-beda di seluruh dunia. Motivasi utamanya adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa biaya produksi yang rendah, manfaat pajak lokal dan lain-lain. Di samping itu motivasi yang lain adalah untuk membuat rintangan perdagangan bagi perusahaan-perusahaan lain, artinya dengan investasinya di luar negeri ini berarti perusahaan-perusahaan multinasional tersebut telah merintangi persaingan-persaingan dari negara lain sehingga monopoli dapat dipertahankan.

Motif utama modal internasional baik yang bersifat investasi modal asing langsung (foreign direct investment) maupun investasi portofolio adalah untuk mendapatkan return yang lebih tinggi daripada di negara sendiri melalui tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, sistem perpajakkan yang lebih menguntungkan dan infrastruktur yang lebih baik.

Untuk menarik arus modal yang signifikan ke suatu negara dipengaruhi oleh beberapa faktor :
Iklim investasi yang kondusif Prospek pengembangan di negara penerima modal
Dilihat dari kedua faktor di atas, maka tampaknya arus modal asing justru lebih banyak mengalir ke negara-negara maju daripada ke negara-negara berkembang. Aliran modal ke negara-negara berkembang masih dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut :
1) Tingkat perkembangan ekonomi negara penerima modal

2) Stabilitas politik yang memadai

3) Tersedianya sarana dan prasarana yang diperlukan investor

4) Aliran modal cenderung mengalir ke negara-negara dengan tingkat pendapatan per kapita yang tinggi

Adanya keengganan masuknya investasi asing dan adanya indikasi relokasi investasi ke negara lain disebabkan karena tidak kondusifnya iklim investasi di Indonesia dewasa ini. Menurut Rahmadi Supanca, berbagai faktor yang dituding menjadi penyebab dari terjadinya tidak kondusifnya iklim investasi yaitu :

1) Instabilitas Politik dan Keamanan
2) Banyaknya kasus demonstrasi/ pemogokkan di bidang ketenagakerjaan
3) Pemahaman yang keliru terhadap pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah serta belum lengkap dan jelasnya pedoman menyangkut tata cara pelaksanaan otonomi daerah
4) Kurangnya jaminan kepastian hukum
5) Lemahnya penegakkan hukum
6) Kurangnya jaminan/ perlindungan Investasi
7) Dicabutnya berbagai insentif di bidang perpajakkan
8) Masih maraknya praktek KKN
9) Citra buruk Indonesia sebagai negara yang bangkrut, diambang disintegrasi dan tidak berjalannya hukum secara efektif makin memerosotkan daya saing Indonesia dalam menarik investor untuk melakukan kegiatannya di Indonesia.
10) Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia

Badan Usaha Modal Asing
Dalam pasal 5 UPMA disebutkan, bahwa :
a) Pemerintah menetapkan perincian bidang-bidang usaha yang terbuka bagi modal asing menurut urutan prioritas, dan menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penanam-an modal asing dalam tiap-tiap usaha tersebut.
b) Perincian menurut urutan prioritas ditetapkan tiap kali pada waktu Pemerintah menyusun rencana-rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang, dengan memperhatikan perkembangan ekonomi serta teknologi.
Bidang-bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing secara penguasaan penuh ialah bidang-bidang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak menurut pasal 6 UPMA adalah sebagai berikut :
a. pelabuhan-pelabuhan
b. produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk umum
c. telekomunikasi
d. pelayaran
e. penerbangan
f. air minum
g. kereta api umum
h. pembangkit tenaga atom
i. mass media.

Pertanyaan-pertanyaan tentang penanaman modal asing

Berarti para pemodal asing itu meraup untung besar dong. Lalu kenapa, yang kita dengar arus investasi asing ke Indonesia menurun?

Saya juga heran. Menurut Koordinator Humas Jaringan Masyarakat Tambang (JATAM), Bu Siti Maemunah, pada tahun 2005, jumlah modal asing yang masuk ke dalam negeri mencapai USD 8,55 miliar yang dinvestasikan pada 785 proyek. Selama Januari hingga Oktober 2006, jumlah modal asing bertambah USD 4,48 miliar yang dinvestasikan pada 770 proyek. Anehnya kondisi ini selalu disampaikan kepada publik sebagai pertumbuhan investasi yang terus merosot. Bahkan untuk menggalang investasi, setidaknya telah 34 kali kunjungan keluar negeri pejabat pemerintahan di tahun 2006. Segala upaya dilakukan untuk mengundang pemodal asing sebanyak-banyaknya dan melayani mereka bak majikan. Berbagai keistimewaan disediakan. Mulai kemudahan berbagai bentuk pajak, pembebasan lahan, bebas memindahkan modalnya kapan dan di manapun, hingga bebas nasionalisasi. Sementara bahaya dominasi asing, ribuan konflik lahan, perusakan lingkungan dan pemiskinan selama ini, tidak menjadi pertimbangan utama. Nampaknya ada kekuatan besar yang punya kepentingan di belakang semua ini. Saya melihat World Bank atau Bank Dunia paling getol mendorong masuknya investasi-investasi Asing. Dan di belakang Bank Dunia adalah Amerika Serikat.

Bener nggak sih kalau laju perekonomian masyarakat bisa meningkat dengan masuknya modal asing?

Namun ada satu hal prinsip yang sering dilupakan. Yang namanya pemodal itu tidak akan memodali suatu usaha kalau usaha itu tidak menguntungkan. Jika perlu pihak manajemen pengelola ditekan dengan sedemikian rupa agar keuntungan bisa bertambah. Bagaimana jika bertambahnya keuntungan itu harus mengorbankan masyarakat pemakai produknya, bahkan mengorbankan karyawannya sendiri? Itu tidak jadi hitungan. Dalam dunia kapitalis, nilai-nilai moral, kemanusiaan, apalagi agama tidak dijadikan perhitungan, bahkan tidak boleh dilirik. Moral, kemanusiaan, dan agama hanya dipakai jika dirasa menguntungkan. Jika tidak menguntungkan, buang! Sebagai contoh, belum setengah tahun pihak asing menguasai PT Pelindo II –di mana 65 % arus ekspor impor Indonesia berjalan melalui PT Pelindo II– para pengguna angkutan laut sudah menjerit. Pasalnya, ada rencana kenaikan tarif angkutan laut sebesar 20 %. Padahal, biaya transportasi laut di Indonesia termasuk tinggi, yakni 10,6 % dari biaya perdagangan. Angka ini dua kali lebih mahal daripada rata-rata dunia, yang hanya 5,3 % dari total nilai perdagangan. Penyebab utamanya, karena 50 – 60 % biaya angkutan harus dibayarkan untuk jasa pelabuhan. Bayangkan, bila beban ini harus ditambah dengan kenaikan tarif angkutan laut sebesar 20 %! Jadi, pernyataan laju perekonomian masyarakat akan meningkat dengan masuknya modal asing itu dalam kenyataannya tidak demikian.

KESIMPULAN
Penanaman modal asing adalah salah stu motor penggerak perekonomian suatu negara.itu dapat terjadi jiaka didalamnya terdapat juga peranserta pemerintah dalam meningkatkan laju enanaman modal asing.

SUMBER

http://www.endz4shared.co.cc/2010/04/perkembangan-penanaman-modal-asing-di.html

http://petanitangguh.blogspot.com/2010/06/penanaman-modal-asing.html

http://mediaislamnet.com/2010/01/penanaman-modal-asing-dalam-pandangan-islam/

http://gofartobing.wordpress.com/2010/01/26/kajian-mengenai-perusahaan-penanaman-modal-asing-pma-di-indonesia/

http://andev.multiply.com/reviews/item/33


Pendahuluan

Perekonomian daerah-daerah  di Indonesia saat ini sudah cukup maju namun belum merata pada semua daerah. Perkembangan pembangunan ekonomi daerah diindonesia dimulai pada pemerintahan orde baru yang mengadopsi strategi industrialisasi subtitusi impor (ISI) yang diterapkan di pulau jawa. Sehingga terliaht saat ini penyebaran industri manufaktur saat ini 80% ada di pulau jawa. Strategi ini mengubah struktur ekonomi Indonesia yang sebelumnya didomonasi sektor pertanian saat ini sudah didominasi sektor industri. Dan perkembangannya saat ini sudah berkembang pada beberapa daerah.seiiring dengan  berkembangnya laju industri berdampak pada paertumbuhan ekonomi tiap daerah yang semakin meningkat dan akan berdampak juga pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pembahasan Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. (Lincolin Arsyad, 1999).

Saat ini, sumber daya ekonomi yang dikuasai oleh rakyat di setiap daerah adalah sumber daya agribisnis, yaitu sumber daya agribisnis berbasis tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan. Oleh karena itu, cara yang paling efektif untuk mengembangkan perekonomian daerah adalah melalui pengembangan agribisnis. Pengembangan agribisnis yang dimaksud bukan hanya pengembangan pertanian primer atau subsistem on farm agribusiness, tetapi juga mencakup subsistem agribisnis hulu (up stream agribusiness), yaitu industri-industri yang menghasilkan sarana produksi bagi pertanian primer, seperti industri pembibitan/perbenihan, industri agro-otomotif, industri agro-kimia, dan subsistem agribisnis hilir (down stream agribusiness), yaitu industri-industri yang mengolah hasil pertanian primer menjadi produk olahan beserta kegiatan perdagangannya.

Pengembangan agribisnis di setiap daerah harus juga disertai dengan pengembangan organisasi ekonomi, khususnya rakyat petani, agar manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat benar-benar dinikmati oleh rakyat dan daerah. Di masa lalu, rakyat petani (bahkan daerah sentra-sentra agribisnis) hanya menikmati nilai tambah dari subsistem on farm agribisnis yang umumnya relatif kecil. Nilai tambah yang paling besar, yakni pada subsistem agribisnis hulu dan hilir, dinikmati oleh para pedagang atau pengusaha luar daerah. Hal inilah yang menyebabkan mengapa pendapatan petani tetap rendah dan ekonomi daerah sentra-sentra agribisnis kurang berkembang. Di masa yang akan datang, para petani harus diikutsertakan untuk menikmati nilai tambah pada subsistem agribisnis hulu dan hilir melalui pengembangan koperasi agribisnis yang ikut mengelola subsistem agribisnis hulu dan hilir melalui usaha patungan (joint venture) dengan pengusaha swasta atau BUMN/BUMD yang saat ini telah exist pada subsistem tersebut. Jika pengembangan agribisnis yang demikian dapat berlangsung di setiap daerah, maka perekonomian daerah akan mampu berkembang lebih cepat. Setiap peningkatan perkembangan agribisnis di daerah akan secara langsung mendorong pengembangan ekonomi daerah, karena sebagian besar nilai tambah agribisnis akan tertahan di daerah yang bersangkutan. Selanjutnya peningkatan pendapatan rakyat di daerah akan menarik perkembangan sektor-sektor ekonomi lainnya di luar agribisnis, sehingga kesempatan-kesempatan ekonomi baru akan berkembang di setiap daerah.

Meningkatnya kesempatan ekonomi baru di setiap daerah akan mampu menghambat arus urbanisasi, bahkan sebaliknya mampu mendorong ruralisasi sumber daya manusia, sehingga penduduk yang selama ini terkonsentrasi di Pulau Jawa akan menyebar ke seluruh daerah tanpa program transmigrasi.

Teori Pertumbuhan dan Pembangunan Daerah

Pada hakekatnya , inti dari teori-teori pertumbuhan tersebut berkisar pada dua hal yaitu :

  • pembahasan yang berkisar tentang metode dalam menganalisis perekonomian suatu daerah
  • Dan teori-teori yang membahas tentang faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tertentu.

Untuk menganalisis perekonomian suatu daerah sangat sulit karena :

  • Data tentang daerah sangat terbatas.
  • Data yang tersedia umumnya tidak sesuai dengan data yang dibutuhkan untuk menganalisis daerah.
  • Data tentang perekonomian daerah sangat sukar dikumpulkan , sebab perekonomian daerah lebih terbuka dibandingkan dengan perekonomian nasional.

Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah
Perencanaan pembangunan ekonomi daerah bisa dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumberdaya publik yang tersedia didaerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumberdaya swasta secara bertanggung jawab.

Pembangunan ekonomi yang efisien membutuhkan secara seimbang perencanaan yang lebih teliti mengenai penggunaan sumber daya publik dan sektor swasta : petani, pengusaha kecil, koperasi, pengusaha besar, organisasi sosial harus mempunyai peran dalam proses perencanaan.

Strategi Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah
Ada keterlibatan paradigma ekonomi dalam teori pilihan publik utnuk mengkaji suatu kebijakan sebagai upaya yang baik dalam proses politik agar penerapan kebijakan benar-benar memberikan manfaat dan sesuai dengan analisis dan kebutuhan kelompok masyarakat. Intinya, public choice adalah metode ekonomi yang diupayakan untuk diterapkan dalam ruang administrasi publik. Public choice membahas masalah tindakan sosial kolektif (collective action) dan masalah mengagregasikan preferensi.

Adapun pendekatan pilihan rasional (rational choice) dalam proses pembuatan kebijakan pada dasarnya bertumpu pada dua hal, yaitu rasionalitas ekonomis dan rasionalitas birokrasi. Rasionalitas ekonomi setidaknya memberikan kontribusi perlunya efisiensi anggaran pembangunan guna mencapai sasaran dan sesuai dengan analisa masalah dan kebutuhan. Pembacaan perhitungan-perhitungan dampak ekonomis adalah sesuatu yang dilakukan di awal kegiatan sebelum merumuskan suatu kebijakan. Teori pilihan rasional (rational choice) sebagaimana diungkap Mitchell (1968) dalam The New Political Economy memberikan gambaran bahwa sebuah kebijakan setidaknya melewati proses politik di mana keputusan itu melibatkan publik dan mendukung dari kelompok-kelompok dan pemilih partai politik.

Peran Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi Daerah

Ada 4 peran yang diambil oleh pemerintah daerah dalam proses pembangunan ekonomi daerah yaitu :

  • Enterpreneur

Pemerintah daerah bertanggungjawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis seperti BUMD yan harus dikelola lebih baik sehingga secara ekonomis menguntungkan.

  • Koordinator

Untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan didaerahnya. Dalam perannya sebagai koordinator , pemerintah daerah bisa juga melibatkan lembaga – lembaga pemerintah lainnya , dunia usaha dan masyarakat dalam penyusunan sasaran – sasaran konsistensi pembangunan daerah dengan nasional ( pusat ) dan menjamin bahwa perekonomian daerah akan mendapatkan manfaat yang maksimum daripadanya.

  • Fasilitator

Pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan didaerahnya, hal ini akan mempercepat proses pembangunan dan prosedur perencanaan serta pengaturan penetapan daerah yang lebih baik.

  • Stimulator

Pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan – tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut dan menjaga agar perusahaan yang telah ada tetap berada di daerah tersebut.

Ada tiga (3) impilikasi pokok dari perencanaan pembangunan ekonomi daerah:

Pertama, perencanan pembangunan ekonomi daerah yang realistik memerlukan pemahaman tentang hubungan antara daerah dengan lingkungan nasional dimana daerah tersebut merupakan bagian darinya, keterkaitan secara mendasar antara keduanya, dan konsekuensi akhir dari interaksi tersebut.

Kedua, sesuatu yang tampaknya baik secara nasional belum tentu baik untuk daerah dan sebaliknya yang baik di daerah belum tentu baik secara nasional.

Ketiga, Perangkat kelembagaan yang tersedia untuk pembangunan daerah, misalnya administrasi, proses pengambilan keputusan, otoritas biasanya sangat berbeda pada tingkat daerah dengan yang tersedia pada tingkat pusat. Selain itu, derajat pengendalian kebijakan sangat berbeda pada dua tingkat tersebut. Oleh karena itu perencanaan darah yang efektif harus bisa membedakan apa yang seyogyanya dilakukan dan apa yang dapat dilakukan, dengan menggunakan sumber daya pembangunan sebaik mungkin yang benar-benar dapat dicapai, dan mengambil manfaat dari informasi yang lengkap yang tersedia pada tingkat daerah karena kedekatan para perencananya dengan obyek perencanaan. (Lincolin arsyad

Kesimpulan

Pengemangan ekonomi daerah adalah kebijakan pemerintah untuk memberdayakan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang da di daerahnya. Bertujuan untuk meningkatkan perekonomian daerahnya, mengurangi pengangguran, meningkatkan taraf hidup masyarakatnya, dan membangun sebuah daerah yang mandiri dalam kegiatan perekonomian namun tetap dalam pengawasan pemerintah.

Sumber

http://agribisnis.blogspot.com/2010/07/agribisnis-dalam-pembangunan-ekonomi.html

http://sobatbaru.blogspot.com/2010/05/pengertian-pembangunan-ekonomi-daerah.html

http://www.averroespress.net/press-corner/katalog-buku/309-strategi-kebijakan-pembangunan-ekonomi-daerah.html

http://muthiyagabrielamalawat.blogspot.com/

 

INDUSTRIALISASI


Pendahuluan

Sejak krisis moneter 1998, industrialisasi di Indonesia telah mengalami kemunduran atau deindustrialisasi. Indikatornya, prosentase utilitas industri terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun, jika pada tahun 1996 masih sebesar 82,10 persen, maka pada tahun 2002 sudah mencapai angka 63,33 persen.

Kebijakan industri dan teknologi yang bagaimana untuk mengembalikan ke era industrialisasi? Kebijakan yang bertahap dan paralellah, yang merupakan solusi integral dari masalah yang dihadapi bangsa ini akibat dari krisis budaya. Untuk mengembalikannya sebenarnya tidak lagi dibutuhkan modal dalam bentuk investasi, karena kapasitas dan utilitas untuk itu sudah ada yang kini tidak digunakan lagi. Yang perlu disiapkan adalah bagaimana menjaga pasar, agar ketika proses industrialisasi itu kembali bangkit, sudah ada pasar domestik yang bisa menyerap, karena itu asumsi pasar global tidak harus mengabaikan pasar domestik.

United Nation Industrial Development Organisation (UNIDO) menempatkan Indonesia dalam peringkat industrialisasi terbawah diantara negara-negara ASEAN. UNIDO melakukan survai berkala untuk 400 negara berkembang di dunia. Pada 1980, Indonesia mendapat peringkat ke-75. Pada 1990 Indonesia berada di peringkat 54. Walaupun peringkat Indonesia naik, namun masih Indonesia tertinggal jauh dengan negara ASEAN lainnya. Pada 2000, Malaysia berada di peringkat 15, Filipina di peringkat 25, Thailand di peringkat 23.

Untuk itu akan di bahas kendala-kendala apa saja yang berpengaruh dalam industrialisasi suatu negara.

Pengertian

Industrialisasi dapat diartikan sebagai proses perubahan dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Proses industrialisasi di Indonesia diarahkan pada tujuan-tujuan yaitu:
1. industri yang strategis untuk kebutuhan dalam negeri dan kehidupan rakyat.
2. industri ekspor yakni industri yang pasar ekspornya baik dan mempunyai potensi untuk berkembang.
3. industri yang menggunakan sumber daya nasional, yakni sumber daya alam dan sumber daya manusia.
4. industri yang memiliki nilai strategis dalam pengembangan dan penguasaan teknologi serta berdampak pada pengembangan industri lainnya.
5. industri yang dapat mengembangkan kegiatan ekonomi di daerah-daerah di luar jawa terutama di kawasan timur Indonesia.

Latar belakang lahirnya industrialisasi

Latar belakang lahirnya industrialisasi adalah adanya revolusi Industri.Dimulai dari sejarah revolusi industri, Revolusi Industri adalah perubahan teknologi, sosioekonomi, dan budaya pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 di Inggris dengan perkenalan mesin uap (dengan menggunakan batu bara sebagai bahan bakar) dan ditenagai oleh mesin (terutama dalam produksi tekstil). Perkembangan peralatan mesin logam-keseluruhan pada dua dekade pertama dari abad ke-19 membuat produk mesin produksi untuk digunakan di industri lainnya. yang terjadi dengan penggantian ekonomi yang berdasarkan pekerja menjadi yang didominasi oleh industri dan diproduksi mesin.

Kapan revolusi ini dimulai tidak jelas tetapi T.S. Ashton menulisnya kira-kira 1760-1830. Tidak ada titik pemisah dengan Revolusi IndustriII pada sekitar tahun 1850, ketika kemajuan teknologi dan ekonomi mendapatkan momentum dengan perkembangan kapal tenaga-uap, rel, dan kemudian di akhir abad tersebut

perkembangan mesin bakar dalam dan perkembangan pembangkit tenaga listrik.

Efek budayanya menyebar ke seluruh Eropa Barat dan Amerika Utara, kemudian mempengaruhi seluruh dunia. Efek dari perubahan ini di masyarakatNeolitikum ketika pertanian mulai dilakukan dan membentuk peradaban, menggantikan kehidupan nomadik. sangat besar dan seringkali dibandingkan dengan revolusi kebudayaan pada masa itu.

Istilah “Revolusi Industri” diperkenalkan oleh Friedrich Engels dan Louis-Auguste Blanqui di pertengahan abad ke-19.

Industrialisasi di Indonesia

Indonesia hanya sekedar menjadi pasar, sasaran eksploitasi alam, dan sasaran eksploitasi tenagakerja murah bagi kemajuan negeri-negeri kapitalis maju. Produktivitas rata-ratamasih sangat rendah sementara, konsumtivisme dipaksa menjadi budaya dominan.Pengangguran semakin banyak, kemiskinan bertambah, dan praktek percaloan bukansekadar budaya di sektor ekonomi tapi, juga melanda sektor politik dankehidupan sehari-hari masyarakat.

Cita-cita industrialisasi nasional

Menciptakan kemakmuran bagi seluruh rakyat, dalam pengertian; kebutuhan barang dan jasa tercukupi, masyarakat punya daya beli, karena penghasilan yang layak disertaiproduktivitas tinggi, serta ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang maju secara adil dan merata. Berdiri sejajar dengan itu, industrialisasi juga bermakna membangun ketahanan ekonomi nasional, sehingga kedaulatan sebagai negara-bangsa nyata terwujud. Gambaran tersebut tidak lantas mengisolir

perekonomian nasional sebagaimana kerap dicurigai sebagian kalangan. Kerja sama dengan negeri-negeri lain di seluruh dunia, tentu sangat penting sehingga perlu dipererat. Namun kerja sama tersebut bukan dalam bentuk hubungan yang

eksploitatif tapi, hubungan yang setara dan saling memajukan. Bahkan, apabila

kedaulatan dan kemajuan berhasil dicapai, akan semakin membuka potensi kita

memajukan negeri-negeri terbelakang lain yang saat ini masih senasib.

Makna praktis industrialisasi adalah memajukan tenaga produktif menjadi lebih modern, dapat diakses secara massal, dan tinggi kualitas. Tanpa kemajuan tenaga produktif, negeri ini tidak akan punya ketahanan ekonomi menghadapi gempuran neoliberalisme. Tanpa ketahanan ekonomi,kedaulatan negeri ini – terutama kedaulatan rakyatnya – berhenti sebatas cita-cita.

Dari sudut pandang kepentingan perekonomian suatu bangsa, industrialisasi memang penting bagi kelangsungan pertumbuhan ekonomi tinggi dan stabilitas. Namun, industrialisasi bukanlah tujuan akhir, melainkan hanya merupakan salah satu strategi yang harus ditempuh untuk mendukung proses pembangunan ekonomi guna mencapai tingkat pendapatan perkapita tinggi. Meskipun pelaksanaannya sangat bervariasi antar negara, periode industrialisasi merupakan tahapan logis dalam proses perubahan struktur ekonomi. Tahapan ini diwujudkan secara historis melalui kenaikan kontribusi sektor industri manufaktur dalam permintaan konsumen, produksi, ekspor, dan kesempatan kerja. (Tulus Tambunan, 2001).

Dapat dipahami bahwa ketika membahas masalah industrialisasi, selalu terkait dengan sektor pertanian. Sehingga setiap persoalan industrialisasi akan dibahas secara serempak dengan keterkaitan ke masalah pertanian. Proses pembangunan di Indonesia tetap diawali dengan perhatian pada bagaimana menggerakkan perekonomian yang berbasis pertanian. Karena itu diutamakanlah industri yang menciptakan mesin-mesin pertanian dan sebagainya. Sasaran pembangunan jangka panjang tahap satu adalah, mengubah struktur ekonomi dari struktur yang lebih berat dari pada pertanian kepada struktur yang seimbang antara sektor pertanian dan sektor industri. (Hamzah Haz, 2003). Dengan struktur yang seimbang inilah maka ekonomi rakyat dapat ditumbuhkan.

Kelemahan mendasar pada pembangunan di masa lalu adalah, pertumbuhan tidak berhasil mencapai upaya mengaitkan pertumbuhan dengan pemanfaatan sumber daya alam, pertanian, dan kemaritiman. Ini mungkin salah satu alasan mengapa ketika awal pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dibentuk Menteri Negara Urusan Perikanan dan Sumber Daya Maritim, karena ketika itu, walaupun dasadari bahwa 60% wilayah Republik Indonesia adalah lautan. Kenyataan ini merupakan salah satu penyebab gagalnya proses industrialisasi di Indonesia dalam menciptakan lapangan kerja, sehingga ketika krisis terjadi sebagian besar angkatan kerja lebih 50% masih bekerja di sektor pertanian, sementara hanya 10% saja yang bekerja di sektor industri.

Pada awal sejarah kehidupan, manusia baru mengenal dan memanfaatkan segala sesuatu yang telah disediakan alam. Perekonomian pada tahap ini disebut perekonomian yang berbasis pertanian, di mana kegiatan pertanian mendominasi seluruh aspek kehidupan. Kegiatan menghasilkan barang hanyalah terbatas pada industri rumah tangga. Demikian pula kegiatannya belumlah menonjol seperti keadaan sekarang. Perekonomian berbasis pertanian ini kemudian berkembang menjadi perekonomian berbasis industri. Tentu saja perkembangan ini akan menyangkut beberapa aspek, sehingga perlu diidentifikasi, ada perkembangan apa saja, serta bagaimana pola pengaruhnya kepada kontribusi kedua sektor yakni pertanian dan industri.

Di Indonesia, secara historis, proses industrialisasi itu telah berlangsung lama walaupun berbeda tingkat intensitasnya. Jika dikaitkan dengan kontribusi sektor industri kepada pendapatan domestik bruto, perubahan besar kecilnya kontribusi menunjukkan besarnya peran dalam perjalanan suatu sektor terhadap perekonomian bangsa. Persoalannya adalah seberapa besar peranan transformasi industri kepada perekonomian rakyat secara menyeluruh ?

ANALISA UNTUK SETIAP DEKADE

Pada bagian berikutnya, penulis akan memaparkan temuan-temuan yang dianalisa dari Data LPE-IBII (2002) yang dalam makalah ini dilampirkan hasil rekapitulasinya pada setiap dekade, yaitu : Dekade Pertama : 1970-1980, dekade kedua 1980-1990, dan dekade ketiga 1990-2000, selanjutnya dapat dilihat pada Tabel 3, di halaman berikut.

Dekade Pertama : Kurun Waktu 1970

Hasil perhitungan dari data yang ada menunjukkan bahwa :

a. Walaupun pertumbuhannya bervariasi, secara umum sektor pertanian terus memberikan kontribusi yang bertambah kepada PDB dengan rata-rata 6.01% dan terjadi lonjakan produksi tahun 1973, ketika naik hingga 29,5%. Jumlah produksi rata-rata tiap tahun mencapai Rp. 29.655,42 milyar.

b. Keadaan sektor industri, pada dekade ini juga tumbuh dengan pertumbuhan mencapai rata-rata 12.35%. Walaupun kecepatan pertumbuhannya melebihi sektor pertanian, ternyata pada dekade ini belum bisa melampaui hasil pertanian. Yang menarik ialah : bahwa kontribusinya meningkat terus dari 9% hingga 14% dari PDB.

c. Kontribusi jasa-jasa di luar jasa perdagangan dan pertambangan relatif tetap setiap tahun yaitu antara 9-10% PDB.

d. Kontribusi variabel lain, yang terdiri atas: Pertambangan dan penggalian listrik, gas dan air bersih, bangunan, hotel restauran dan jasa keuangan lainnya, kontribusinya kepada PDB relatif kurang lebih 50% dari PDB dan ini bertahan cukup lama.

e. Pendapatan per kapita cukup tinggi mencapai US $ 2.233 pada tahun 1977, dengan rata-rata selama dekade ini sebesar US $ 1898.70, dan ini tertinggi dibandingkan pada dua dekade terakhir.

f. Pertumbuhan pemberian kredit kepada swasta terus meningkat, seiring dengan gerak laju pembangunan secara umum dengan mencapai rata-rata 22,16% pertahun.

g. Investasi secara nominal bertambah, namun prosentase pertumbuhannya menurun terus, dan rata – rata dalam dekade ini mencapai Rp. 18.567,35 milyar. Sementara pertumbuhan tertinggi hanya terjadi tahun 1970-1971 sebesar 21%, sedangkan rata-rata pertumbuhan pada dekade ini sebesar 7,84% saja.

h. Rata-rata upah tercatat mencapai angka Rp. 400.000 – 1.000.000,- untuk pemerintah, sedangkan swasta antara Rp. 100.000,- s.d. 200.000,-

Peristiwa yang Menonjol Kurun Waktu 1970 – 1980

Pada kurun waktu ini, ada beberapa peristiwa penting, pertama ialah Pemilu dengan 10 partai, merupakan Pemilu di zaman Soeharto tahun 1971, kemudian pemilu 1977 yang akhirnya mengekalkan jabatan presiden Soeharto. Pernah terjadi goncangan Peristiwa Malari 15 Januari 1975, tetapi tidak begitu mengganggu pemerintahan Soeharto. Berikutnya, aksi mahasiswa tahun 1978, di mana kampus ITB pernah di duduki tentara, juga tidak meruntuhkan Soeharto.

Kaitannya dengan perekonomian, ternyata pada tahun-tahun kejadian banyak posisi menguntungkan antara lain: Pada masa ini, rata-rata perkapita sedang berada pada puncaknya, selain itu tertolong oleh harga minyak dunia yang tiba-tiba meroket pada tahun 1978, 1979 dan 1980, semula 13,40$ per barel, naik menjadi 30,20 dan 36,70, besar kemungkinannya karena keadaan ekonomi baik ini maka posisi Soeharto ketika itu tetap kuat, akan lain dengan keadaan di saat-saat kejatuhannya. Sehingga dapat diduga bahwa kekuatan pemerintahan Pak Harto pada masa dekade ini adalah karena dukungan keadaan ekonomi yang cukup kuat.

Selain itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan nilai kurs rupiah terhadap dollar yang mengambang, maka harga US$ yang semula Rp. 415,00 per dollar untuk tahun 1977 dan sebelumnya, berubah sedikit menjadi Rp. 442,00 tahun 1978 sesudahnya naik terus dan mencapai puncaknya menjelang kejatuhan Pak Harto pada dekade ketiga antara tahun 1991-2000.

Dekade Kedua : Kurun waktu : 1980-1990

Dari data yang ada dengan berfokus pada periode 1980-1990 dapat dianalisa sebagai berikut :

a. Pertumbuhannya tidak bervariasi, namun secara umum sektor pertanian terus memberikan kontribusi yang bertambah kepada PDB, dengan kontribusi merata antara 20-22% PDB dan rata-rata tumbuh sebesar 3,23% lebih rendah dibanding dekade sebelumnya. Selain itu tidak terjadi lonjakan produksi. Jumlah produksi rata-rata tiap tahun mencapai Rp. 46.677,22 milyar.

b. Keadaan sektor industri, pada dekade ini juga tumbuh dengan pertumbuhan mencapai rata-rata 10,03%. Walaupun kecepatan pertumbuhannya melebihi sektor pertanian, ternyata pada dekade ini belum bisa melampaui hasil pertanian. Yang menarik ialah, bahwa kontribusinya meningkat terus dari 9% hingga 14% PDB. Hanya saja pada akhir dekade tepatnya tahun 1990, kontribusi sektor pertanian ternyata sama dengan sektor industri manufaktur sebesar 20%. Sebetulnya, dengan kondisi kontribusi 20% ini terhadap PDB, maka Indonesia sudah masuk ke dalam era industrialisasi.

c. Kontribusi jasa-jasa di luar jasa hotel dan jasa perdagangan dan pertambangan relatif tetap setiap tahun yaitu antara 9 – 10%.

d. Kontribusi variabel lain, yang terdiri atas: pertambangan dan penggalian, listrik, gas dan air bersih, bangunan, hotel restoran dan jasa keuangan lainnya, kontribusinya kepada PDB relatif kurang lebih 50% dari PDB dan ini sama dengan keadaan dekade sebelumnya.

e. Pendapatan per kapita terus menurun mencapai US$ 822 pada tahun 1990, padahal pernah mencapai angka di atas US$ 2233 pada tahun 1977. Rata-rata selama dekade ini menurun hingga US$ 110,99, dan ini lebih rendah dibandingkan satu dekade sebelumnya.

f. Pertumbuhan pemberian kredit kepada swasta terus meningkat, seiring dengan gerak laju pembangunan secara umum dengan mencapai rata-rata 28,55% per tahun lebih tinggi dibanding dengan dekade sebelumnya hanya 22,16%.

g. Investasi secara nominal bertambah, namun prosentase pertumbuhannya menurun terus, dan rata-rata dalam dekade ini mencapai Rp. 49,738.

h. Rata-rata upah tercatat mencapai angka Rp. 492.000- untuk pemerintah sedangkan swasta antara Rp 1.805,00.

Peristiwa yang Menonjol Kurun Waktu 1980 – 1990

Peristiwa politik yang menonjol ialah, munculnya gerakan yang disebut “Petisi 50” yakni protes dari para bekas pejabat di zaman Soeharto antara lain : Ali Sadikin, AM Fatwa, A.H Nasution dan lain-lain. Akibatnya presiden Soeharto sangat marah sehingga melakukan tindakan-tindakan pemblokiran usaha dari para pemrotes tersebut.

Ada juga peristiwa yang dampaknya tidak hilang hingga saat ini, yakni : Kasus Pembantaian Tanjung Priok, di mana sekelompok uma Islam dibantai. Terjadi 12 September 1984, efeknya masih jadi pemberitaan hingga kini, yakni dengan disidangkannya semua yang terlibat, termasuk mantan pejabat militer.

Pada dekade ini dikenal juga konsep deregulasi perbankan, yang intinya memudahkan siapapun mendirikan bank, maka tanpa diperkirakan sebelumnya di Indonesia pernah tumbuh lebih dari 200 bank dan bahkan bank yang sudah ada pun begitu mudahnya mendirikan cabang di seluruh kota-kota di Indonesia. Namun setelah melewati tahun 1984, maka terjadi penurunan harga minyak dunia, maka pemerintah mengeluarkan istilah: Kencangkan ikat pinggang, maka dilakukan penghematan dalam berbagai bidang.

Dekade Ketiga : Kurun Waktu 1990-2000

a. Pada dekade ketiga ini, secara umum sektor pertanian tetap memberikan kontribusi kepada PDB namun turun terus –0,55 dan terjadi penurunan drastis produksi tahun 2000, ketika turun hingga –29,28%. Walaupun demikian, jumlah produksi rata-rata tiap tahun tetap lebih tinggi yaitu mencapai Rp. 61.646,68 milyar.

b. Keadaan sektor industri, maka dekade ini juga tumbuh dengan pertumbuhan mencapai rata-rata menurun menjadi 0.15% saja, namun pada dekade ini, kontribusi dari sektor industri sudah di atas sektor pertanian.

c. Kontribusi jasa-jasa di luar jasa hotel dan jasa perdagangan dan pertambangan relatif tetap setiap tahun yaitu antara 9-10% dan berlaku terus hingga akhir periode pengamatan tahun 2000.

d. Kontribusi variabel lain, yang terdiri atas: pertambangan dan penggalian listrik, gas dan air bersih, bangunan, hotel restaurant dan jasa keuangan lainnya, kontribusinya kepada PDB relatif kurang lebih 50% dari PDB dan ini bertahan hingga akhir periode pengamatan tahun 2000.

e. Pendapatan per kapita terus melemah hingga rata-rata mencapai rata-rata 651,43 US$ per tahun dan mencapai titik terendah sebesar US $ 184 pada tahun 1998 dengan perkiraan jumlah penduduk ketika itu 204.2 juta orang.

f. Pertumbuhan pemberian kredit kepada swasta meningkat pada dekade kedua, namun menurun lagi pada dekade ketiga hingga rata-rata hanya Rp. 277.947 milyar.

g. Investasi secara nominal bertambah hingga tahun 1997, namun seiring dengan terjadinya krisis, maka angkanya menurun tajam dari Rp. 139.725,20 tahun 1997 menjadi hanya Rp. 93.624,30 pada tahun 1998 dan turun lagi pada tahun-tahun berikutnya.

h. Rata-rata upah tercatat mencapai angka Rp. 6.322.000,00.- untuk pemerintah sedangkan swasta antara Rp. 2.000.000,00.-

Peristiwa yang Menonjol Kurun Waktu 1990–2000

1. Keadaan awal 1990, ekonomi Indonesia tergolong dalam keadaan baik dan pertumbuhan rata-rata 6% setiap tahunnya. Peristiwa yang menonjol adalah perang Irak. Namun dampaknya terasa pada penurunan harga minyak dunia dan ini menganggu perekonomian Indonesia dan akhirnya secara menyeluruh terjadi penurunan pendapatan per kapita.

2. Peristiwa yang sangat penting dalam dekade ini bagi bangsa Indonesia ialah, terjadinya perubahan kekuasaan dari Presiden Soeharto ke Presiden Habibie dan kemudian Presiden Abdurrahman Wahid.

Beberapa Catatan Ekonomi antara lain:

a. Terjadi penurunan pertumbuhan baik di sektor pertanian, industri dan jasa, pada tahun 1998 sebagai akibat krisis moneter yang terjadi di pertengahan Juli 1997.

b. Posisi PDB per kapita pada tahun 1998, berada pada titik yang terendah dengan nilai US $184.

c. Kredit perbankan kepada dunia swasta betul-betul dipangkas sehingga terjadi penurunan mencapai –54%. Pada saat inilah terjadinya goncangan ekonomi yang sangat parah misalnya pabrik-pabrik di Pulau Gadung Jakarta banyak yang tidak beroperasi dan peristiwa lainnya yang menandai krisis ekonomi yang cukup parah.

Analisa Rata-rata 30 tahun dan Prediksi dengan Regresi

Bagian berikut ini adalah hasil analisa dari beberapa variabel yang akan dianalisa melalui tabel rekapitulasi dan Perhitungan Regresi-Korelasi seperti pada Tabel 4 berikut ini.

IBII (2002).

Ternyata jika dibuat rata-rata selama tiga puluh tahun, nilai nominal sektor pertanian mencapai rata-rata Rp. 46.981.62 milyar per tahun. Demikian pula sektor industri mencapai rata-rata Rp. 46.008,04 milyar per tahun. Sedangkan jasa-saja di luar variabel lain (pertambangan, hotel, transport dan lain-lain), mencapai Rp. 23.756,57 milyar per tahun.

Sedangkan PDB rata-rata Rp 234.808,58 milyar per tahun. Berarti jika dihitung rata-rata per kapitanya ialah US$ 1.283,67 per tahun selama tiga puluh tahun.

Dilihat prosentase rata-rata kenaikannya, memang industri mencapai angka tertinggi yaitu 7,92%, dibandingkan pertanian: 2,98%, jasa 4,08 dan PDB tumbuh rata-rata 4,33% dengan rata-rata pertumbuhan penduduk sebesar 1,33%.

Pemberian kredit kepada swasta rata-rata Rp. 106.363,47 milyar per tahun dengan rata-rata pertumbuhan 19,82%. Perubahan nilai tukar selama 30 tahun itu, hanya 13,16%.

Investasi rata-rata selama 30 tahun adalah Rp. 56.204,36 milyar, namun rata-rata pertumbuhannya -66,96% disebabkan pada akhir dekade ketiga menurun tajam terus sebagai akibat resesi yang berkepanjangan.

Dari hasil perhitungan regresi korelasi, diketahui bahwa seluruh variabel, antara lain, pertanian, investasi, kurs dan variabel lain, hampir mempunyai hubungan sempurna dengan industri yaitu lebih dari r = 90%, kecuali harga minyak hanya 0,18%. Artinya, hubungan antara industri dan harga minyak dunia itu lemah.

Kesimpulan

Industrialisasi sangatlah perlu ditingkatkan dalam suatu negara karena industrialisasi adalah salah satu faktor penting dalam peningkatan ekonomi suatu negara. Karena induatrialisasi mempengaruhi kemajuan suatu negara,terlebih lagi bilamana industrialisasi terjadi disegala bidang maka secara langsung maupun tidak langsung akan turut meningkatkan perekonomian negara tersebut.

 

Sumber

http://ww.its.ac.id/berita.php?nomer=1890

http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2005/03/08/brk,20050308-43,id.html

Industrialisasi di Indonesia http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2134679-industrialisasi-di-indonesia/#ixzz1I16RFQI9

http://koesmawan.wordpress.com/2009/03/11/industrialisasi-permasalahan-dan-peranannya-bagi-akselerasi-pertumbuhan-ekonomi-rakyat-1970-2000/

http://ekoarianto.students.uii.ac.id/2009/03/25/dampak-industrialisasi-di-indonesia/

 

SEKTOR PERTANIAN


Pendahuluan

Peran pertanian untuk negara yang sebagian besar penduduknya adalah petani amatlah besar. Terutama untuk negara-negara agraris yang memilki kekayaan alam yang berlimpah,tanah yang subur, air yang berlimpah dan lain-lain. Pada nyatanya pertanian indonesia hanya memberikan kontibusinya sebesar 14% terhadap perekonomian Indonesia. Pada postingan kali ini saya akan membahas tentang kontribusi pertnian pada beberapa sektor dan kendala-kendalanya.

Pengertian

Pertanian adalah salah satu sektor dimana didalamnya terdapat penggunaan sumberdaya hayati untuk memproduksi suatu bahan pangan,bahan baku industri dan sumber energi. Bagian terbesar penduduk dunia adalah bermata pencaharian dalam bidang – bidang pertanian dan pertanian juga mencakup berbagai bidang,tetapi pertanian hanya menyumbang 4% dari PDB dunia.

Amerika Serikat pada awal 1900-an 40 persen masyarakatnya bekerja di sektor pertanian, namun pada 1940-an jumlahnya menurun hingga 2,5 persen dan saat ini tinggal dua persen.
Begitupula di Perancis lanjut Pengamat Pasar Modal tersebut, angkatan kerja di sektor pertanian hanya dua persen.

Sejarah Indonesia sejak masa kolonial sampai sekarang tidak dapat dipisahkan dari sektor pertanian dan perkebunan, karena sektor – sektor ini memiliki arti yang sangat penting dalam menentukan pembentukan berbagai realitas ekonomi dan sosial masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan data BPS tahun 2002, bidang pertanian di Indonesia menyediakan lapangan kerja bagi sekitar 44,3% penduduk meskipun hanya menyumbang sekitar 17,3% dari total pendapatan domestik bruto.

Seiring dengan transisi (transformasi) struktural ini sekarang kita menghadapi berbagai permasalahan. Di sektor pertanian kita mengalami permasalahan dalam meningkatkan jumlah produksi pangan, terutama di wilayah tradisional pertanian di Jawa dan luar Jawa. Hal ini karena semakin terbatasnya lahan yang dapat dipakai untuk bertani. Perkembangan penduduk yang semakin besar membuat kebutuhan lahan untuk tempat tinggal dan berbagai sarana pendukung kehidupan masyarakat juga bertambah. Perkembangan industri juga membuat pertanian beririgasi teknis semakin berkurang.

Selain berkurangya lahan beririgasi teknis, tingkat produktivitas pertanian per hektare juga relatif stagnan. Salah satu penyebab dari produktivitas ini adalah karena pasokan air yang mengairi lahan pertanian juga berkurang. Banyak waduk dan embung serta saluran irigasi yang ada perlu diperbaiki. Hutan-hutan tropis yang kita miliki juga semakin berkurang, ditambah lagi dengan siklus cuaca El Nino-La Nina karena pengaruh pemanasan global semakin mengurangi pasokan air yang dialirkan dari pegunungan ke lahan pertanian.

Kelompok ilmu-ilmu pertanian mengkaji pertanian dengan dukungan ilmu-ilmu pendukungnya. Inti dari ilmu-ilmu pertanian adalah biologi dan ekonomi. Karena pertanian selalu terikat dengan ruang dan waktu, ilmu-ilmu pendukung, seperti ilmu tanah, meteorologi, permesinan pertanian, biokimia, dan statistika, juga dipelajari dalam pertanian.

Semua usaha pertanian pada dasarnya adalah kegiatan ekonomi sehingga memerlukan dasar-dasar pengetahuan yang sama akan pengelolaan tempat usaha, pemilihan benih/bibit, metode budidaya, pengumpulan hasil, distribusi produk, pengolahan dan pengemasan produk, dan pemasaran. Apabila seorang petani memandang semua aspek ini dengan pertimbangan efisiensi untuk mencapai keuntungan maksimal maka ia melakukan pertanian intensif (intensive farming). Usaha pertanian yang dipandang dengan cara ini dikenal sebagai agribisnis. Program dan kebijakan yang mengarahkan usaha pertanian ke cara pandang demikian dikenal sebagai intensifikasi. Karena pertanian industrial selalu menerapkan pertanian intensif, keduanya sering kali disamakan.

Peranan Sektor Pertanian

Sektor pertanian mengkontribusikan terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional dalam 4 bentuk yaitu:

a.Kontribusi Produk, Penyediaan makanan untuk penduduk, penyediaan bahan baku untuk industri manufaktur seperti industri: tekstil, barang dari kulit, makanan dan minuman.

b. Kontribusi Pasar, Pembentukan pasar domestik untuk barang industri dan konsumsi.

c.       Kontribusi Faktor Produksi, Penurunan peranan pertanian di pembangunan ekonomi, maka terjadi transfer surplus modal dan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor lain.

d.      Kontribusi Devisa, Pertanian sebagai sumber penting bagi surplus neraca perdagangan (NPI) melalui ekspor produk pertanian dan produk pertanian yang menggantikan produk impor.

Kontribusi Produk.

Dalam sistem ekonomi terbuka, besar kontribusi produk sektor pertanian bisa lewat pasar dan lewat produksi dengan sektor non pertanian.

-          Dari sisi pasar, Indonesia menunjukkan pasar domestic didominasi oleh produk pertanian dari luar negeri seperti buah, beras & sayuran hingga daging.

-          Dari sisi keterkaitan produksi, Industri kelapa sawit & rotan mengalami kesulitan bahan baku di dalam negeri, karena bahan baku dijual ke luar negeri dengan harga yg lebih mahal.

Kontribusi Pasar.

Negara agraris merupakan sumber bagi pertumbuhan pasar domestic untuk produk non pertanian seperti pengeluaran petani untuk produk industri (pupuk, pestisida, dll) dan produk konsumsi (pakaian, mebel, dll).

Keberhasilan kontribusi pasar dari sektor pertanian ke sektor non pertanian tergantung:

-          Pengaruh keterbukaan ekonomi, Membuat pasar sektor non pertanian tidak hanya disi dengan produk domestic, tapi juga impor sebagai pesaing, sehingga konsumsi yang tinggi dari petani tidak menjamin pertumbuhan yang tinggi sektor non pertanian.

-          Jenis teknologi sector pertanian, Semakin modern, maka semakin tinggi demand produk industri non pertanian.

Kontribusi Faktor Produksi.

Faktor produksi yang dapat dialihkan dari sektor pertanian ke sektor lain tanpa mengurangi volume produksi pertanian tenaga kerja dan modal.

Di Indonesia hubungan investasi pertanian dan non pertanian harus ditingkatkan agar ketergantungan Indonesia pada pinjaman luar negeri menurun. Kondisi yang harus dipenuhi untuk merealisasi hal tersebut:

-          Harus ada surplus produk pertanian agar dapat dijual ke luar sektornya. Market surplus ini harus tetap dijaga dan hal ini juga tergantung kepada faktor penawaran è Teknologi, infrastruktur dan SDM dan faktor permintaan è nilai tukar produk pertanian dan non pertanian baik di pasar  domestic dan luar negeri.

-          Petani harus net savers è Pengeluaran konsumsi oleh petani < produksi.

-          Tabungan petani > investasi sektor pertanian.

Kontribusi Devisa.

Kontribusinya melalui :

*  Secara langsung è ekspor produk pertanian dan mengurangi impor.

*  Secara tidak langsung è peningkatan ekspor & pengurangan impor produk berbasis pertanian seperti tekstil, makanan dan minuman, dll.

Kontradiksi kontribusi produk dan kontribusi devias è peningkatan ekspor produk pertanian

menyebabkan suplai dalam negari kurang dan disuplai dari produk impor. Peningkatan ekspor produk pertanian berakibat negative terhadap pasokan pasar dalam negeri. Untuk menghindari trade off ini dua hal yg harus dilakukan:

*  Peningkatan kapasitas produksi.

*  Peningkatan daya saing produk produk pertanian.

 

Pengaruh Sektor Pertanian Terhadap Stabilitas Nasional

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang paling tahan terhadap fluktuasi ekonomi internasional. Pasca krisis ekonomi 1997, situasi politik dalam negeri yang tidak stabil banyak berpengaruh pada siklus ekonomi. Saat investasi, manufaktur, dan indikator runtuh, ternyata pertanian tetap bertahan karena kebutuhan dan keberadaannya menjadi pokok utama ekonomi rakyat.

Pengaruh sektor pertanian dan perkebunan sangat erat dengan perekonomian Indonesia. Sebagai contoh, implikasi serius dari naiknya harga beras bukan hanya pada persoalan mikro. Harga beras yang melonjak akan memicu inflasi. Bulan November 2006, Badan Pusat Statistik (BPS) sudah mengumumkan bahwa untuk pertama kalinya ekonomi Indonesia tidak lagi overheated, karena inflasi bisa diredam sampai satu digit. Menjaga keseimbangan harga dan stok harus diperhatikan. Jika inflasi naik lagi maka itu merupakan pertanda bahwa stabilitas nasional akan terganggu.

Faktor eksternal yang bisa membuat sektor pertanian hancur, misalnya serbuan impor dan penyelundupan. Faktor tersebut harus diperketat karena negara sangat dirugikan dengan penyelundupan komoditas seperti gandum, kedelai, jagung, beras yang diperkirakan mencapai jutaan ton per tahun.

Di sektor perkebunan pernah terjadi  hambatan dalam ekspor minyak kelapa sawit ke India karena adanya ketentuan beta karoten yang diberlakukan pemerintah India sejak Agustus 2003. Hal ini dikarenakan 90% minyak kelapa sawit Indonesia tidak memenuhi kadar beta karoten 500-2500mg/kg yang ditentukan India. Permasalahan pada pertanian dan perkebunan hendaknya menjadi koreksi untuk masa depan perekonomian Indonesia. Hal ini tentu mempengaruhi perekonomian bangsa, karena pertanian dan perkebunan merupakan sektor utama dalam perekonomian.

Pertanian dan Membangun Perekonomian

Indonesia secara ekonomi masih sangat relevan jika bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan. Sektor pertanian dan perkebunan kini banyak dilirik perusahaan-perusahaan karena menjanjikan. Perusahaan-perusahan besar dan telah sukses dengan berbasis pertanian bermunculan di dunia, misalnya Pioneer Hybrid, Monsanto, Unilever, Pizza Hut, dan sebagainya.

Apabila kita bisa meningkatkan produktivitas pertanian, maka tidak perlu impor karena di dalam negeri sudah terpenuhi. Peningkatan peran kelembagaan juga sangat diperlukan untuk mencapai kejayaan agribisnis. Pada tahun 2005, pertanian menyumbangkan produk domestik bruto (PDB) sekitar 13,41%. Sedangkan total tenaga kerja yang diserap melalui pertanian sekitar 46,7 juta jiwa.

Produk perkebunan seperti gula dan minyak goreng  mempunyai peran penting dalam memelihara ketahanan pangan, karena ketahanan pangan merupakan syarat penting bagi ketahanan nasional. Penyediaan lapangan kerja pada sektor perkebunan mempunyai kontribusi yang signifikan. Sektor perkebunan mempunyai wilayah strategis dalam pengembangan wilayah di pedesaan, marginal, dan terpencil. Hingga tahun 2003, tenaga kerja yang terserap mencapai sekitar 17 juta jiwa.

Selama periode 2000-2003, laju pertumbuhan sektor perkebunan selalu diatas laju pertumbuhan ekonomi secara nasional. Misalnya pada tahun 2001, laju pertumbuhan ekonomi secara nasional sekitar 3,4% dan sektor perkebunan tumbuh dengan laju sekitar 5,6%. Dapat diketahui bahwa perkebunan dapat menjadi andalan dalam perekonomian bangsa kita. Selain itu, sektor ini mempunyai nilai penting dalam penciptaan nilai tambah pada PDB. PDB perkebunan terus meningkat dari sekitar Rp 33,7 triliun pada tahun 2000 menjadi sekitar Rp 47,0 triliun pada tahun 2003, atau meningkat dengan laju sekitar 11,7% per tahun. Dari ekspornya, sektor perkebunan turut menyumbang devisa. Lebih dari 50% dari total produksi adalah untuk ekspor.

Dengan faktor ekonomi diatas pembangunan bisa berfokus pada pertanian dan perkebunan dengan memanfaatkan serta mengelola sumber daya alam di Indonesia. Keberpihakan pemerintah sangat diperlukan dalam mendukung sektor ini. Penyediaan insentif dari pemerintah bagi dunia usaha dibutuhkan untuk menghidupkan produsen dan pasar domestik.

Dalam Munas Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) tahun 2003 disimpulkan bahwa sektor pertanian harus mengalami rekonstruksi dan restrukturisasi. Pertanian harus menjadi ‘jantung’ bagi pembangunan nasional.

Kesimpulan

Pertanian adalah salah satu sektor yang berperan dalam perekonomian suatu negara. Terutama untuk negara-negara agraris yang mana penduduknya sebagian besar adalah petani. Namun banyak masalah yang membuat pertanian suatu negara sulit untuk maju baik faktor teknik maupun sektor non-teknik. Maka dari itu perlu peran serta pemerintah dalam dunia pertanian untuk menanggulangi masalah- msalah yang terjadi dan untuk meningkatkan hasil pertanian Indonesia agar dapat memberikan kontribusi yang besar untuk perekonomian Indonesia.

 

Sumber

http://id.wikipedia.org/wiki/Pertanian

http://metrotvnews.com/read/analisdetail/2010/06/09/23/Sektor-Pertanian-dan-Struktur-Perekonomian-Indonesia

http://organisasi.org/definisi-pengertian-pertanian-bentuk-hasil-pertanian-petani-ilmu-geografi

http://www.deptan.go.id/index1.php

http://ayienice.wordpress.com/2010/04/07/menjaga-hidup-ekonomi-bangsa-melalui-sektor-pertanian-dan-perkebunan/

retno.staff.gunadarma.ac.id/…/SEKTOR+PERTANIAN+DAN+INDUSTRI.ppt

 


Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi yang kuat sejak awal tahun 90an hingga 2007 tidak sejalan dengan tingkat pendapatan masyarakat. Laporan dunia kerja 2008 yg di keluarkan ILO menunjukan adanya kesenjangan pendapatan yang cukup tajam. Dan pendapatan yang diterima pekerja sangatlah kecil dibandingkan dengan upah para pekerjanya. Seperti contohnta di Amerika  pada tahun 2007 para pemimpin perusahaan di 15 perusahaan terbesar menerima pendapatan 520 kali lebih besar dibandingkan dengan rata-rata upah pekerja. Pola serupa juga terjadi di negara-negara lain, seperti Australia, Jerman, Hongkong, dan China. Sayangnya, tidak ada angka pasti yang menunjukkan kondisi serupa di Indonesia meskipun dikatakan bahwa sebagai negara berkembang, Indonesia juga mengalami keadaan yang tak berbeda. Kesenjangan ini, salah satu penyebabnya karena lemahnya sektor informal. Ekkehard mengatakan, laporan ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi pengambil kebijakan untuk mengantisipasi dampak yang lebih besar dari krisis keuangan global.

Kesenjangan pendapatan yang terjadi erat kaitannya dengan kemiskinan yang terjadi. Karena pendistribusian pendapatan yang yang tidak merata akan mengakibatkan angka kemiskinan yang menyebabkan masyarakat tidak mampu menyesuaikan antara pendapatan yang mereka terima dengan tingkat harga barang – barang saat ini.sehingg akan muncul istilah “Yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin.

Pengertian Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial

Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan , pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.

Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup:

1. Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.

2. Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi.

3. Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna “memadai” di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia.

Mengukur Kemiskinan

Kemiskinan bisa dikelompokan dalam dua kategori , yaitu Kemiskinan absolut dan Kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut mengacu pada satu set standard yang konsisten , tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat / negara. Sebuah contoh dari pengukuran absolut adalah persentase dari populasi yang makan dibawah jumlah yg cukup menopang kebutuhan tubuh manusia (kira kira 2000-2500 kalori per hari untuk laki laki dewasa).

Bank Dunia mendefinisikan Kemiskinan absolut sebagai hidup dg pendapatan dibawah USD $1/hari dan Kemiskinan menengah untuk pendapatan dibawah $2 per hari, dg batasan ini maka diperkiraan pada 2001 1,1 miliar orang didunia mengkonsumsi kurang dari $1/hari dan 2,7 miliar orang didunia mengkonsumsi kurang dari $2/hari. Proporsi penduduk negara berkembang yang hidup dalam Kemiskinan ekstrem telah turun dari 28% pada 1990 menjadi 21% pada 2001. Melihat pada periode 1981-2001, persentase dari penduduk dunia yang hidup dibawah garis kemiskinan $1 dolar/hari telah berkurang separuh. Tetapi , nilai dari $1 juga mengalami penurunan dalam kurun waktu tersebut.

Meskipun kemiskinan yang paling parah terdapat di dunia bekembang, ada bukti tentang kehadiran kemiskinan di setiap region. Di negara-negara maju, kondisi ini menghadirkan kaum tuna wisma yang berkelana ke sana kemari dan daerah pinggiran kota dan ghetto yang miskin. Kemiskinan dapat dilihat sebagai kondisi kolektif masyarakat miskin, atau kelompok orang-orang miskin, dan dalam pengertian ini keseluruhan negara kadang-kadang dianggap miskin. Untuk menghindari stigma ini, negara-negara ini biasanya disebut sebagai negara berkembang.

Menentukan Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan atau batas kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidupyang mencukupi di suatu negara. Dalam praktiknya, pemahaman resmi atau umum masyarakat mengenai garis kemiskinan (dan juga definisikemiskinan) lebih tinggi di negara maju daripada di negara berkembang.

Hampir setiap masyarakat memiliki rakyat yang hidup dalam kemiskinan. Garis kemiskinan berguna sebagai perangkat ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur rakyat miskin dan mempertimbangkan pembaharuan sosio-ekonomi, misalnya seperti program peningkatankesejahteraan dan asuransi pengangguran untuk menanggulangi kemiskinan.

Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan banyak dihubungkan dengan:

1. penyebab individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin;

2. penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga;

3. penyebab sub-budaya (subcultural), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar;

4. penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi;

5. penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial.

Meskipun diterima luas bahwa kemiskinan dan pengangguran adalah sebagai akibat dari kemalasan, namun di Amerika Serikat (negara terkaya per kapita di dunia) misalnya memiliki jutaan masyarakat yang diistilahkan sebagai pekerja miskin; yaitu, orang yang tidak sejahtera atau rencana bantuan publik, namun masih gagal melewati atas garis kemiskinan.

Menghilangkan Kemiskinan

Tanggapan utama terhadap kemiskinan adalah:

1. Bantuan kemiskinan, atau membantu secara langsung kepada orang miskin. Ini telah menjadi bagian pendekatan dari masyarakat Eropa sejak zaman pertengahan.

2. Bantuan terhadap keadaan individu. Banyak macam kebijakan yang dijalankan untuk mengubah situasi orang miskin berdasarkan perorangan, termasuk hukuman, pendidikan, kerja sosial, pencarian kerja, dan lain-lain.

3. Persiapan bagi yang lemah. Daripada memberikan bantuan secara langsung kepada orang miskin, banyak negara sejahtera menyediakan bantuan untuk orang yang dikategorikan sebagai orang yang lebih mungkin miskin, seperti orang tua atau orang dengan ketidakmampuan, atau keadaan yang membuat orang miskin, seperti kebutuhan akan perawatan kesehatan.

Kesenjangan Pendapatan

Ada sejumlah cara untuk mengukur tingkat kesenjangan dalam distribusi pendapatan yang dibagi ke dalam dua kelompok pendakatan, yakni axiomatic dan stochastic dominance. Yang sering digunakan dalam literature adalah dari kelompok pendekatan  pertama dengan tiga alat ukur , yaitu the generalized entropy (GE), ukuran Atkinson, dan koefisien gini.

Kurva Lorenz

Kumulatif  presentase dari populasi

Yang mempunyai pendapatan

Ide dasar dari perhitungan koefisien gini berasal dari kurva Lorenz. Semakin tinggi nilai rasio gini, yakni mendekati 1 atau semakin jauh kurva Lorenz dari garis 45 derajat tersebut semakin besar tingkat ketidakmerataan distribusi pendapatan.

Ketimpangan dikatakan sangat tinggi apabila nilai koefisian gini berkisar antara 0,71-1,0.

Ketimpangan tinggi dengan nilai koefisien gini 0,5-0,7.Ketimpangan sedang dengan nilai gini antaa 0,36-0,49, dan ketimpangan dikatakan rendah dengan koefisien gini antara 0,2-0,35.

Selain alat ukur diatas, cara pengukuran lainnya yang lain juga umum digunakan, terutama oleh Bank Dunia adalah dengan cara jumlah penduduk dikelompokan menjadi tiga group : 40% penduduk dengan pendapatan menengah, dan 20% penduduk dengan pendapatan tinggi dari jumlah penduduk. Selanjutnya, ketidakmerataan pendapat diukur berdasarkan pendapatan yang dinikmati oleh 40% penduduk dengan pendapatan rendah.

Menurut kriteria Bank Dunia, tingkat ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan dinyatakan tinggi, apabila 40% penduduk dari kelompok berpendapatan rendah menerima lebih kecil dari 12% dari jumlah pendapatan. Tingkat ketidakmerataan sedang, apabila kelompok tersebut menerima 12% sampai 17% dari jumlah pendapatan. Sedangkan ketidakmerataan rendah, apabila kelompok tersebut ,menerima lebih besar dari 17% dari jumlah pendapatan.

Kesimpulan

Kemiskinan dan kesenjangan pendapatan memiliki hubungan yang erat karena kesenjangan pendapatan adalah salah satu faktor miningkatnya angka kemiskinan dan juga sebagai salah satu tolak ukur dari kemakmuran suatu negara. Kesenjangan pendapatan adalah keadaan dimana para buruh kurang diperhatikan oleh pihak” yang yang seharusnya menjadi sarana aspirasi buruh.sehingga menyebabkan adanya ketimpangan sosial pada dunia kerja.namun kesenjangan sosial juga disebabkan beberapa hal lain yang salah satunya adalah pendidikan. Pendidikan yang kurang menjadi salah satu faktor dari kecilnya jumlah upah yang digunakan buruh dinanding dengan pegawai diatasnya.pendidkan yang kurang juga disebabkan oleh kemiskinan. Jadi  kemiskinan dan kesenjangan pendapatan seperti suatu rangkaian mata rantai yang melingkar.

Sumber

http://nasional.kompas.com/read/2008/12/16/15591061/kesenjangan.pendapatan.meningkat.tajam.di.seluruh.dunia

http://syirinalmadani-syirin.blogspot.com/2011/03/kemiskinan-dan-kesenjangan-pendapatan.html http://id.wikipedia.org

NERACA PEMBAYARAN


A. PENDAHULUAN

Kebijaksanaan neraca pembayaran merupakan bagian integral dari kebijaksanaan pembangunan dan mempunyai peranan penting dalam pemantapan stabilitas di bidang ekonomi yang diarahkan guna mendorong pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja. Dan disamping itu untuk melakukan prubahan secara fundamental dalam struktur produksi dan perdagangan sehingga tercapai ketahanan ekonomi indonesia dari tantangan – tantangan di dalam maupun luar negeri.

Di bidang perdagangan, kebijaksanaan ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas industri dalam negeri, menunjang pengembangan ekspor nonmigas, memelihara ke­stabilan harga dan penyediaan barang-barang yang dibutuhkan di dalam negeri serta menunjang iklim usaha yang makin menarik bagi penanaman modal. Kebijaksanaan di bidang pinjaman luar negeri melengkapi kebutuhan pembiayaan pembangunan di dalam negeri, dan diarahkan untuk menjaga kestabilan perkem­bangan neraca pembayaran secara keseluruhan. Kebijaksanaan  kurs devisa diarahkan untuk mendorong ekspor nonmigas dan mendukung kebijaksanaan moneter dalam negeri.

Mempelajari neraca pembayaran memberikan beberapa keuntungan diantaranya memberikan informasi yang mendalam tentang permintaan dan penawaran mata uang pada suatu negara,memberikan informasi yentang potensi yang terdapat pada negara tersebut dalam dunia bisnis dan digunakan untuk mengevaluasi kinerja negara dalam persaingan ekonomi internasional.

Selain neraca pembayaran elemen yang tidak kalah penting adalah pendapatan perkapita,produk domestik bruto (GDP) dan produk nasional bruto (GNP) dalam suatu perekonomian suatu negara.

B. PENGERTIAN

I. NERACA PEMBAYARAN

Neraca pembayaran adalah suatu catatan yang suatu catatan yang disusun secara sistematis tentang seluruh transaksi ekonomi yang meliputi perdagangan barang/jasa, transfer keuangan dan moneter antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain untuk suatu periode waktu tertentu (IMF:1993).neraca pebayaran dapat jg disebut sebagai catatan statistikal atas transaksi internasional suatu negara pada akhir periode waktu tertentu yang disajikan dalam bentuk pencatatan buku ganda jadi neraca pembayaran mempunyai dimensi waktu yang sama sebagai akuntansi pendapatan nasional.

Dalam pembuatannya transaksi yang dicatat sebagai kredit adalah arus masuk valuta. arus masuk valuta adalah transaksi-transaksi yang mendatangkan valuta asing, yang merupakan suatu peningkatan daya beli eksternal atau sumber dana. Sedangkan transaksi yang dicatat sebagai debit adalah arus keluar valuta. Arus keluar valuta adalah transaksi-transaksi pengeluaran yang membutuhkan valuta asing, yang merupakan suatu penurunan daya beli eksternal atau penggunaan dana.

Transaksi yang tercatat dalam neraca pembayaran:

1. Transaksi kredit:

a. ekspor barang dan jasa.

b. penerimaan dari hasil investasi.

c. transfer.

d. bertambahnya hutang negara atau swasta.

e. berkurangnya aset-aset keuangan.

2. Transaksi debit:

a. impor barang dan jasa.

b. pembayaran atau hasil investasi.

c. transfer.

d. berkurangnya hutang.

e. bertambahnya aset-aset keuangan

Komponen Neraca Pembayaran

Neraca pembayaran dapat dipecah ke dalam beberapa kategori yaitu; transaksi berjalan (current account), neraca modal (capital account), dan cadangan devisa negara (official reserves account)

1. Transaksi berjalan (current account).

Rekening transaksi berjalan di bagi menjadi empat kategori:

a. perdagangan barang yg meliputi ekspor dan impor barang-barang dan jasa ekspor barang-barang dan jasa yang diperlakukan sebagai kredit impor barang-barang dan jasa diperlakukan kembali sebagai debit

b. jasa yang meliputi pembayaran dan penerimaan untuk jasa – jasa hukum, konsultasi, dan rekayasa; royelti untuk paten dan kekayaan intelektual, premi asuransi, fee pengapalan, dan pengeluaran turis.

c. net investment income berisi sebagian besar pembayaran dan penerimaan atas bunga, dividen, dan pendapatan lain dari investasi luar negeri yang dibuat sebelumnya.

d. net transfer (transfer unilateral) meliputi pembayaran “tak berbalas”, seperti bantuan luar negeri, reparasi, hibah resmi dan swasta, dan hadiah

Transaksi berjalan meliputi bantuan luar negeri, pemberian-pemberian dan pembayaran lain antar pemerintah dan antar pihak swasta. Net transfer bukan merupakan perdagangan barang dan jasa. Atau dengan kata lain transaknsi berjalan merangkum aliran dana antara satu Negara tertentu dengan seluruh negara lain sebagai akibat dari pembelian barang-barang atau jasa, provisi income atas aset finansial, atau transfer unilateral (misalnya bantuan bantuan antar pemerintah dan antar pihak swasta). Transaksi berjalan merupakan ukuran posisi perdagangan intenasional yang luas. Defisit transaksi berjalan menjelaskan arus dana yang keluar suatu negara lebih besar dari dana-dana yang diterimanya.

Komponen transaksi berjalan meliputi neraca perdagangan dan neraca barang dan jasa.

Transaksi berjalan umumnya digunakan untuk menilai neraca perdagangan. Neraca Perdagangan secara sederhana merupakan selisih/perbedaan antara ekspor dan impor. Jika impor lebih tinggi dari ekspor, maka yang terjadi adalah defisit neraca perdagangan.

Sebaliknya, jika ekspor lebih tinggi dari impor, yang terjadi adalah surplus. Sedangkan Neraca Jasa adalah neraca perdagangan ditambah jumlah pembayaran bunga kepada para investor luar negeri dan penerimaan dividen dari investasi di luar negeri, serta penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pariwisata dan transaksitransaksi ekonomi lainnya.

2. Rekening Modal

Rekening modal digunakan untuk mengukur perbedaan antara penjualan aset – aset suatu negara kepada luar negeri gengan pembeliannya terhadap aset – aset luar negeri. Penjualan (pembelian) atas aset2 dicatat sebagai kredit (debit) dan menghasilkan arus masuk modal (arus keluar modal).rekening modal dibagi menjadi 3 kategori yaitu:

1. Investasi Langsung yang terjadi ketika investor memperoleh suatu kontrol atas bisnis luar neegri.

2.  Investasi portofolio menunjukkan penjualan dan pembelian atas aset keuangan luar negeri seperti saham, obligasi, yang tidak melibatkan transfer control. Investasi portofolio internasional dilakukan pada sekuritas ekuitas dan sekuritas utang.

3. Investasi lain yang meliputi transaksi dalam mata uang, deposito bank, kredit perdagangan,dsb.investasi ini sangat sensitif dengan perubahan tngkat suku bunga relatif antar negara dan perubahan yang di antisipasi dalam kurs tukar,sehingga perubahan yang yerjadi di luar akan mempengaruhi transaksi yang terjadi.

3. Rekening Cadangan Resmi

Aset – aset cadangan resmi meliputi emas, valas dan SDRs atau pinjaman baru dari bank sentral luar negeri. Aset – aset cadangan resmi digunakan untuk pembayaran bersih kepada luar negeri karena BOP defisit. Jika BOP surplus bank sentral dapat membayar utang luar negerinya atau memperoleh aset cadanagn tambahan dari luar negeri. Rekening cadangan resmi melibatkan transaksi yang diambil oleh otoritas untuk membelanjai semua neraca & mengintervensi di pasar valas.

 

II. PENDAPATAN PERKAPITA

Pendapatan perkapita adalah besarnya rata – rata pendapatan yang seharusnya diterima oleh setiap warga negara dalam suatu negara. Pendapatan perkapita didapatkan dari hasil pembagian dari pendapatan nasional dengan jumlah penduduk suatu negara. Pendapatan perkapita biasa digunakan untuk menentukan kemakmuran dan pembangunan suatu negara. Saat ini pendapatan perkapita Indonesia berada di kisaran US$ 2500 – US$ 2900. Bahkan pemerintah memprediksikan Prodok domestik bruto (PDB) per kapita bisa menembus US$ 3000. Secara historis partumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2009 yang mencapai 4,5 persen membuat pendapatan per kapita Indonesia pada tahun 2009 naik menjadi Rp 24,3 juta atau setara dengan 2.590,1 dollar AS. Tahun 2008, PDB per kapita Rp 21,7 juta atau senilai 2.269,9 dollar AS, sedangkan pada tahun 2007 hanya 1.964,3 dollar AS.

Peningkatan PDB Indonesia yang kini berada sekitar Rp 7.000 triliun dengan PDB per kapita sebesar 2.500 dollar AS-2.900 dollar AS membuat Indonesia naik peringkat menjadi negara berpenghasilan menengah atau lower middle income country.

 

III . PENDAPATAN NASIONAL

a. PDB ( Produk Domestik Bruto )

PDB adalah jumlah produk berupa barang maupun jasa yang dihasilkan oleh unit – unit produksi dalam batas wilayah satu negara dalam satu tahun. Dalam perhitungannya, termasuk juga hasil produksi dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan/orang asing yang beroperasi diwilayah yang bersangkutan.PDB berbeda dengan PNB karena memasukan pendapatan faktor produksi dari luar negara tersebut. Sehingga perhitungan PDB menghitung total produksi suatu negara baik proses produksinya diluar maupun di dalam negeri. PDB dapat dihitung dengan memakai dua pendekatan, yaitu pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan.

Rumus umum untuk PDB dengan pendekatan pengeluaran adalah:

PDB = konsumsi + investasi + pengeluaran pemerintah +( eksporimpor )

Di mana konsumsi adalah pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga, investasioleh sektor usaha, pengeluaran pemerintah oleh pemerintah, dan ekspor dan impor melibatkan sektor luar negeri.

Sementara pendekatan pendapatan menghitung pendapatan yang diterima faktor produksi:

PDB = sewa + upah + bunga + laba

Di mana sewa adalah pendapatan pemilik faktor produksi tetap seperti tanah, upah untuk tenaga kerja, bunga untuk pemilik modal, dan laba untuk pengusaha.

 

b. PNB ( Produk Nasional Bruto )

Produk Nasional Bruto (Gross National Product) atau PNB meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara (nasional) selama satu tahun; termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut.

Rumus PNB

PNB = PDB – PPLN + PPDN

PNB = PDB + PPPN

Jika PDB kurang meberikan gambaran tentang berapa sebenarnya output yang dihasilkan oleh faktor – faktor produksi milik perekonomian domestik, dalam PNB dapat di ketahui. Di negara yang sedang berkembang nilai PNB lebih kecil dari PDB karena nilai impor faktor produksi lebih besar daripada nilai ekspor faktor produksi.

 

c. Produk Nasional Neto (NNI)

Pendapatan Nasional Neto adalah adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Besarnya NNI dapat diperoleh dari NNP dikurang pajak tidak langsung. Yang dimaksud pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak penjualan, pajak hadiah, dll.

d. Pendapatan Perorangan (PI)

Pendapatan perseorangan (Personal Income) adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Pendapatan perseorangan juga menghitung pembayaran transfer (transfer payment).Transfer payment adalah penerimaan-penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi tahun ini, melainkan diambil dari sebagian pendapatan nasional tahun lalu, contoh pembayaran dana pensiunan, tunjangan sosial bagi para pengangguran, bekas pejuang, bunga utang pemerintah, dan sebagainya. Untuk mendapatkan jumlah pendapatan perseorangan, NNI harus dikurangi dengan pajak laba perusahaan (pajak yang dibayar setiap badan usaha kepada pemerintah), laba yang tidak dibagi (sejumlah laba yang tetap ditahan di dalam perusahaan untuk beberapa tujuan tertentu misalnya keperluan perluasan perusahaan), dan iuran pensiun (iuran yang dikumpulkan oleh setiap tenaga kerja dan setiap perusahaan dengan maksud untuk dibayarkan kembali setelah tenaga kerja tersebut tidak lagi bekerja).

e. Disposable Income (DI)

Pendapatan yang siap dibelanjakan (Disposable Income) adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Disposable income ini diperoleh dari personal income (PI) dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung (direct tax) adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, artinya harus langsung ditanggung oleh wajib pajak, contohnya pajak pendapatan

Pendapatan negara dapat dihitung dengan tiga metode, yaitu:

Rumus à PN = w + i + r + π

w         = upah / gaji

i           = pendapatan bunga

r           = pendapatan sewa

π          = keuntungan

Rumus à NT = NO – NI

NT       = Nilai tambah

NO      = Nilai ouput

NI        = Nilai input antara

Dari persamaan tersebut sebenarnya dapat dikatakan bahwa proses produksi merupakan proses menciptakan atau meningkatkan nilai tambah. Aktivitas produksi yang baik adalah aktivitas yang menghasilkan NT > 0. Dengan demikian besarnya PDB adalah :

PDB =  ni = 1 NT

i  =  sektor produksi ke 1, 2, 3 ….

 

C. KESIMPULAN

Neraca pembayaran,pendapatan perkapita dan pendapatan nasional memiliki manfaat dan kegunaan yang bisa dibilang hampir sama,yaitu untuk mengetahui PDB, untuk mengukur tingkat memakmuran suatu negara,untuk mengetahui struktur perekonomian nasional,  untuk evaluasi keuangan suatu negara, dan untuk menggolongkan suatu negara kedalam negara industri,pertanian atau jasa.

 

D. DAFTAR PUSTAKA

http://sobatbaru.blogspot.com/2008/08/pengertian-neraca-pembayaran.html#comment-form

http://www.bi.go.id/web/id/Publikasi/Neraca+Pembayaran+Indonesia/

http://id.wikipedia.org

http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:gNChlbKucxoJ:warsono.staff.umm.ac.id/files/2010/06/3.-Neraca-Pembayaran-MKI-warsono.ppt+neraca+pembayaran&hl=id&gl=id&pid=bl&srcid=ADGEESghDZuM84wMTTKM4mjpLGl0QapoXR2a6bZC1TDr9JYrT3YZgfXuqK2vKW8gwzXQfcYI9-kB7hoHBEBuDAeKACjEuAqCMDCOkE6f3RAGO792Ye_FVpettD3Y0PLpyrjelDqdv0Pt&sig=AHIEtbSGEHFW6DFpV9zU9O-33lIe8a40mg

http://mukhyi.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/7634/neraca+pembayaran.pdf.

 

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.